JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat Politik Insan Praditya Anugrah menyatakan bahwa kemakmuran ekonomi Indonesia awal Orde Baru bukan karena dwifungsi militer.
Insan menyatakan bahwa Indonesia ketika itu mendapat investasi asing karena kecondongan Soeharto kepada block barat dan Amerika Serikat dalam konteks perang dingin, ditambah dengan permintaan ekspor minyak karena perang di negara-negara Arab.
“Kemakmuran ekonomi Indonesia awal Orde Baru berkinerja baik bukan karena dwifungsi militer, namun karena momentum konstelasi perang dingin dan volume ekspor minyak yang besar”, Kata Insan, yang merupakan dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka ,Jumat (21/03/2025).
Insan mengkritisi pandangan yang mempercayai bahwa dwifungsi militer adalah pondasi kemajuan ekonomi Orde Baru. Padahal, Orde Baru makmur karena momentum keberuntungan Indonesia yang dekat dengan blok barat yang menghadirkan banyak investasi asing dan permintaan minyak bumi Indonesia yang pesat karena perang di negara-negara Arab.
“Banyak yang masih percaya, terutama kalangan yang tidak memahami zaman bahwa dwifungsi militer adalah pondasi kemajuan Orde Baru di awal berdirinya. Padahal, ketika itu investor asing berdatangan karena kita condong ke blok barat dan ada support dari Amerika Serikat. Selain itu, perang di negara-negara OPEC di Asia Barat pada tahun 1970an menyebabkan gangguan pasokan minyak dan permintaan minyak Indonesia melimpah”, Lanjut Insan
Insan menyatakan bahwa dalam banyak kasus, dwifungsi militer justru menghambat bisnis, alih teknologi dan kemajuan perekonomian. Ia mencontohkan kasus Indonesian era Orde Baru dan kasus di Myanmar di bawah Junta militer.
“Adapun dwifungsi militer di era Orde Baru seringkali dikeluhkan para pelaku industri. Eksistensi perwira militer di agen mobil Nissan Wahana Wirawan dulu hanya menghambat proses komunikasi dengan prinsipal Jepang karena militer tidak punya pengetahuan.
BACA JUGA:
Pengembangan truk Perkasa Texmaco juga terhambat karena banyak kepentingan para perwira militer yang tidak memahami proses alih teknologi. Selain itu, contoh di Myanmar selama era junta militer perekonomiannya tidak bertumbuh karena nyaris seluruh kementerian didominasi militer”, pungkas Insan.
Sebelumnya, pada hari Kamis (20/03/2025) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui revisi UU TNI yang memperluas keterlibatan TNI aktif untuk menjabat di struktur birokrasi pemerintahan.
Hal ini merupakan cerminan bagaimana elit politik baik di pemerintahan maupun di parlemen masih menganut kepercayaan bahwa militer (TNI) adalah organisasi paling efektif dan dapat ditempatkan di berbagai bidang birokrasi. Hal ini juga menyalahi semangat supremasi sipil dan profesionalisme militer yang diperjuangkan di era reformasi.
(Agus Irawan/Usk)
