AMBON, TM.ID : Dampak gempa bumi berkekuatan 7,5 Magnitudo di kepulauan Tanimbar, Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov) Maluku menetapkan status tanggap darurat bencana.
Status tanggap darurat tersebut diberlakukan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Status tanggap darurat ditetapkan Gubernur Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan No 86 Tahun 2023 dan Bupati Kepulauan Tanimbar melalui Surat Keputusan Nomor 361/10 Tahun 2023 selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 10 hingga 24 Januari 2023, kata Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di Ambon, Kamis (12/1/1/2023).
“Kami telah menetapkan status tanggap darurat untuk memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien,” Kata Wagub.
Ia mengatakan Pemprov Maluku melakukan koordinasi intensif dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar dan MBD, juga dengan organisasi perangkat daerah (OPD)/instansi/lembaga teknis terkait kebencanaan, termasuk TNI/Polri, dalam menyinergikan peran bersama untuk menangani permasalahan kedaruratan setelah terjadi gempa bumi.
Pemprov Maluku, pada 10 Januari 2023, mengerahkan bantuan logistik ke KKT dan MBD berupa beras, peralatan evakuasi, perlengkapan keluarga, peralatan sandang, dan obat-obatan.
Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di KKT telah diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba hari ini.
BACA JUGA: BMKG Mencatat ada 19 Kali Gempa Susulan di Maluku
Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di MBD akan tiba pada tanggal 15 Januari 2023.
Di sisi lain, katanya, tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku, antara lain membentuk tim pendamping untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota, juga bersinergi dengan unsur TNI/ Polri dalam masa tanggap darurat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempa bumi Maluku, juga atas bantuan Dana Siap Pakai (DSP) yang tersalurkan maupun bantuan logistik dari BNPB,” katanya.
Ia berharap kerja sama antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.
“Kami juga mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergi dalam upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,” ujarnya.
(Budis)
