Pemprov Jabar Dorong Kesenjangan Akses Internet Tuntas di 2025

Penulis: Budi

pendapatan asli daerah
Penjabat Sekda Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Tahun 2024 di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu (21/2/2024). (Dok Pemprov Jabar).

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Penjabat Sekda Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Tahun 2024 di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Rabu (21/2/2024).

Pada kesempatan itu, Taufiq berharap forum ini menghasilkan prioritas program dan kegiatan tahun 2025, terutama pembangunan infrastruktur internet untuk desa-desa blank spot di Jabar. Infrastuktur internet di desa akan berpengaruh signifikan terhadap sektor-sektor lain.

“Pengentasan masalah ini menjadi penting karena kesenjangan akses internet dapat meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan,” ujar Taufiq.

Sebagai provinsi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota, Jabar juga memiliki 5.312 desa dengan kondisi yang beragam.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 menyebutkan bahwa 359 desa di Jabar masih terkategori blank spot, desa dengan akses internet terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

BACA JUGA: Pastikan Jaringan Internet di TPS Lancar, Diskominfo Jabar Gandeng Provider Andal

Guna menuntaskan pengentasan desa blank spot tersebut Taufiq meminta semua unsur pentahelix berkolaborasi.

“Pembangunan desa bisa kita tingkatkan terus dan kita masih ada beberapa desa yang blank spot. Ini coba kita dorong tahun 2025 bersama Diskominfo Jabar, kementerian terkait, dan badan usaha supaya tidak ada lagi desa di Jabar yang dikategorikan blank spot,” tegas Taufiq.

Dengan adanya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Taufiq menyarankan anggaran APBD kabupaten/kota didorong untuk kebutuhan pembangunan desa di berbagai sektor agar penerimaan daerah pada 2025 mengalami peningkatan.

Hal ini dilakukan mengingat tujuan desa sebagai motor penggerak ekonomi di Jabar.

“Anggaran kabupaten kota, khususnya yang terkait dengan pembangunan desa bisa didorong bersama-sama dengan provinsi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kesehatan,” ujarnya.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Maevening RM1S
Maeving RM1S Meluncur, Motor Listrik Gaya Jadul
Razia sel dan tes urine
Lapas Cianjur Gelar Razia dan Tes Urine, Pastikan Tak Ada Narkoba dan Ponsel
Prestasi mahasiswa USK
Tim Rimueng Nanggroe USK Harumkan Aceh di Ajang Siginjai Mining Competition 2025
Cirebon menjadi sentra ikan nila
Kabupaten Cirebon Menuju Sentra Ikan Nila Nasional
Inovasi LAJUR PESAT
Kasus HIV/AIDS Meningkat, Dinkes Kabupaten Majalengka Luncurkan Inovasi 'LAJUR PESAT'
Berita Lainnya

1

Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer

2

Link Live Streaming Persib vs PS. Barito Putera Selain Yalla Shoot

3

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Adu Kuat 5 Kandidat Wakil Ketua LPS
Headline
Perahu Tradisional Pengangkut Sembako Meledak di Pelembang
Perahu Tradisional Pengangkut Sembako Meledak di Pelembang, Empat Orang Hilang, Tiga Luka-luka
Kemenangan Barito Putera Atas Persib Harus Sirna Akibat Ulah Yuswanto Aditya
Kemenangan Barito Putera Atas Persib Harus Sirna Akibat Ulah Yuswanto Aditya
ibu bawang (2)
Polisi Seret Pelaku Hajar Ibu-Ibu Pencuri Bawang di Pasar Boyolali
hasto kpk
Sidang Hasto Tegang, Pengacara Keberatan pada KPK!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.