BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan membangun 10 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) anti gempa pada tahun 2026 sebagai proyek percontohan hunian tahan bencana di kawasan perkotaan. Proyek ini menjadi inovasi baru dalam mitigasi bencana, dan diharapkan dapat menjadi model nasional yang bisa direplikasi di wilayah rawan lainnya.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengatakan pembangunan rutilahu anti gempa ini merupakan langkah awal pembentukan sistem hunian tangguh di kawasan padat penduduk dengan risiko bencana tinggi.
“Kesiapsiagaan kota menghadapi potensi bencana harus dirancang melalui infrastruktur fisik yang kuat serta peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat lingkungan,” kata Erwin, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, Pemkot Bandung tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menekankan pendekatan mitigasi berbasis masyarakat. Dirinya menilai, keterlibatan warga menjadi kunci penting dalam membangun ketahanan kota terhadap bencana.
“Masyarakat memiliki pengetahuan paling detail tentang kondisi wilayahnya. Karena itu, keterlibatan mereka penting agar mampu memberikan respons cepat dan akurat saat terjadi keadaan darurat,” ucapnya.
Sebagai bagian dari program tahun depan, Pemkot Bandung juga menyiapkan edukasi kebencanaan dan simulasi penanganan darurat di berbagai wilayah kota.
Baca Juga:
Sengketa Tanah Dago Elos Memanas, Warga Minta Pemkot Bandung Perjelas Klaim Aset
Pemkot Bandung dan Kejari Kota Bandung Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Kegiatan ini akan melibatkan perangkat kewilayahan, relawan, serta pemangku kepentingan agar masyarakat memahami prosedur keselamatan secara menyeluruh.
“Kegiatan tersebut ditargetkan menjangkau hingga tingkat paling bawah, agar setiap warga memiliki kesiapsiagaan dasar dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Di sisi kelembagaan, Pemkot Bandung juga tengah menyusun sistem koordinasi tanggap darurat berbasis wilayah untuk memperkuat alur komando di lapangan. Sistem ini akan memastikan koordinasi terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya saat bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi hasil sinergi seluruh elemen kota. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendukung harus berjalan seirama,” tegasnya.
Selain fokus pada mitigasi gempa, Pemkot Bandung juga memperkuat upaya penanggulangan banjir perkotaan melalui kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pembangunan infrastruktur pengendali air.
“Pemerintah terus bekerja bersama BPBD untuk menangani persoalan banjir yang sering muncul saat musim hujan,” pungkasnya.
Program rutilahu anti gempa ini menjadi langkah strategis Pemkot Bandung dalam membangun kota tangguh bencana sebuah konsep yang menempatkan keamanan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan
(Kyy/_Usk)
