BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Perombakan kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk intervensi terhadap pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, hal tersebut disampaikan, Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim.

Menurut Chico, secara etika seharusnya pemerintah tak mengambil keputusan strategis dalam masa transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang.

“Pak Jokowi tampaknya meragukan kapasitas Pak Prabowo dalam membentuk pemerintahan yang akan datang, sehingga dilakukan tindakan mendahului,” kata Chico seperti dikutip Senin (19/8/2024).

Jokowi kembali merombak Kabinet Indoensia Maju dengan mengganti sejumlah menteri. Pergantian dilakukan pada kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Investasi. Posisi Menkumham yang sebelumnya dijabat Yasonna Laoly saat ini diduduki oleh Supratman Andi Agtas.

Kemudian Bahlil Lahadalia bergeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roeslani menggantikan posisi bahlil sebelumnya yakni Menteri Investasi.

BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Ini Daftar 3 Menteri dan Kepala Badan yang Dilantik Jokowi

“Dalam konteks ini, reshuffle dimaknai sebagai upaya Presiden Jokowi menempatkan orang-orangnya, yang nantinya akan menimbulkan persoalan ‘ewuh pakewuh’ ketika pemerintahan baru terbentuk dan presiden baru harus membentuk kabinetnya sesuai hak prerogatifnya,” kata Chico.

Di sisi lain, Chico juga menyoroti pengantian yang dilakukan dalam waktu kurang dari 43 hari kerja sebelum masa jabatan presiden berakhir. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan Jokowi di akhir masa jabatannya.

(Usk)