JAKARTA,TM.ID: Pernyataan calon presiden (capres) yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menilai tentang penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diberi angka lima.
Nilai itu pun turut disepakati oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Dia mengaku sepakat dengan pernyataan Ganjar itu. JK mengungkapkan hal itu, usai dirinya menerima kedatangan Ganjar dalam agenda silaturahmi di kediamannya yang terletak di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023) kemarin.
“Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (nilai) 5 gitu kan. Saya kira Anda juga mungkin sependapat itu. Terutama karena suasana terakhir ini. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali,” ucap JK dihadapan wartawan.
BACA JUGA: Konflik Megawati-Jokowi Untungkan Pasangan Amin Rebut Suara di Pilpres 2024
JK juga menyatakan, kalau dirinya mau Tanah Air aman sampai tujuan Indonesia Emas Tahun 2045 terwujud.
Kendati demikian, JK pun mengingatkan sejumlah syarat harus dipenuhi supaya bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. JK setuju dengan Ganjar terkait dengan penegakan hukum di era Jokowi diberi nilai 5.
“Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi, tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” ucap JK.
BACA JUGA: Seruan Jusuf Kalla Dukung Palestina dengan Baca Doa ini
Capres Ganjar mengatakan nilai penegakan hukum saat Jokowi menjabat sebagai Kepala Negara jeblok.
“Kalau terkait itu (penegakan hukum) jeblok, poinnya 5,” ucap Ganjar ketika dirinya menjawab pertanyaan pemantik dialog Prof Zainal Arifin Mochtar dari UGM, tentang berapa rapor pemerintahan Jokowi.
