JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Hasan Nasbi resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communications Office/PCO) pada 21 April 2025. Kali ini Teropong Media akan mengupas sejumlah kontroversi Hasan Nasbi.
Surat pengunduran Hasan Nasbi telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini mengakhiri masa jabatan Hasan yang sejak awal tak lepas dari sorotan publik.
Ia beberapa kali tersandung kontroversi yang memicu kegaduhan publik, mulai dari pernyataan sensitif hingga keterlibatan dalam pusaran kasus hukum di masa lalu.
Berikut rangkuman sejumlah kontroversi Hasan Nasbi di pemerintahan:
1. Komentar Kepala Babi yang Picu Kecaman
Hasan menuai kritik keras usai menanggapi teror pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo dengan nada bercanda. Dalam komentarnya, ia menyebut kepala babi itu sebaiknya dimasak saja. Pernyataan tersebut dianggap tidak empatik dan mencederai solidaritas terhadap kebebasan pers.
Meski Hasan mengklaim hanya merespons candaan wartawan Francisca Christy Rosana di media sosial, kritik publik tetap deras mengalir. Komunitas pers menilai ucapan Hasan mencerminkan sikap yang tidak pantas dari pejabat tinggi negara.
2. Teguran Langsung dari Presiden
Tak lama setelah pernyataan kontroversial tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegur Hasan dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi. Prabowo menyebut pernyataan Hasan sebagai bentuk kelalaian dan kekeliruan, serta memastikan yang bersangkutan telah menyampaikan penyesalan.
Teguran ini memunculkan spekulasi bahwa posisi Hasan di lingkaran istana sudah tidak lagi aman. Banyak pihak menilai, pengunduran diri Hasan adalah buntut dari tekanan langsung sang presiden.
3. Jejak Kasus di KPK
Sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan, Hasan pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2016 terkait kasus suap proyek Pasar Atas Baru Cimahi tahap II. Ia diperiksa sebagai saksi atas dugaan aliran dana kepada Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti dan suaminya, Itoc Tochija.
Meski Hasan mengaku tak mengenal para tersangka, ia mengembalikan dana sebesar Rp1,4 miliar ke KPK. Dana tersebut diduga berasal dari kontrak yang melibatkan perusahaannya, PT Cyrus Nusantara.
Baca Juga:
Rocky Gerung Kritik Video Monolog Gibran: Mewakili Cara Berpikirnya!
Kartika Waode Artis Cantik FTV Diperiksa KPK soal Kasus Hasbi Hasan
4. Isu Dana ke Teman Ahok
Nama Hasan juga sempat dikaitkan dengan aliran dana dari pengembang reklamasi ke kelompok relawan Teman Ahok menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam rapat dengar pendapat di DPR, anggota Komisi III Junimart Girsang menyebut dana Rp30 miliar mengalir melalui Sunny Tanuwidjaja dan lembaga survei Cyrus Network, yang dipimpin Hasan.
Tudingan ini langsung dibantah oleh Hasan. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai gosip yang digoreng oleh media, dan menyesalkan pemberitaan yang dianggapnya mengarahkan opini publik tanpa dasar yang kuat.
5. Dualisme Kewenangan PCO
Kontroversi terakhir terkait posisi struktural PCO itu sendiri. Advokat Windu Wijaya menggugat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung karena dinilai menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kantor Staf Presiden (KSP).
Windu menilai keberadaan PCO justru menambah kebingungan administratif, sebab juru bicara presiden semestinya berada langsung di bawah kendali Presiden, bukan menjadi subordinasi lembaga lain.
Mundurnya Hasan Nasbi menandai titik akhir dari masa jabatan yang penuh polemik. Meskipun sejumlah isu yang menjeratnya belum terbukti secara hukum, tekanan publik, sorotan media, dan teguran dari Presiden tampaknya cukup kuat mendorongnya untuk mundur.
Langkah ini sekaligus membuka jalan bagi Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi ulang dalam urusan komunikasi istana yang selama ini dinilai tidak efektif dan menimbulkan kegaduhan.
(Dist)
