JAKARTA,TM.ID : Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan organisasi kepemudaan (OKP) harus bisa menjembatani antara pelaku UMKM dan pembuat kebijakan. OKP bersama-sama dengan pemerintah mengembangkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.
“Jadi organisasi jangan hanya simbol, bendera, atau spanduk saja. Organisasi akan bermakna kalau kehadirannya berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya,” kata Moeldoko kepada 15 Dewan Pimpinan Cabang Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI) se-Jawa Tengah yang dilantik pada Selasa (27/12) malam, Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana keterangan Kantor Staf Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Moeldoko mengatakan setelah dilantik, pimpinan organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab.
“Tempatkan organisasi sebagai jembatan antara pelaku UMKM dan pembuat kebijakan. Organisasi harus paham tentang apa yang menjadi kesulitan bagi pelaku UMKM,” kata dia.
Dia mengatakan organisasi pemuda juga harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Jika ada kebijakan yang tidak berkenan, berikan koreksi pada kami selaku pemerintah,” kata dia.
BACA JUGA: Moeldoko: KUHP Dibuat Bukan Untuk Kepentingan Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Moeldoko yang didampingi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga meninjau langsung beberapa produk UMKM khas Pekalongan, di antaranya batik tulis, pernak-pernik hasil kerajinan tangan, olahan makanan ringan, kopi, dan lain sebagainya.
Setelah mencicipi keripik pisang, kopi serta minuman jahe gula aren olahan UMKM, Moeldoko kemudian mengajak organisasi BMWI untuk mendorong percepatan digitalisasi UMKM daerah agar jangkauan pasar semakin besar.
Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang menargetkan digitalisasi 30 juta UMKM pada 2024. Dari target tersebut, hingga kini sebanyak 19 juta UMKM telah merambah digitalisasi.
Moeldoko juga mengapresiasi para pelaku UMKM yang terbukti memiliki daya tahan dan inovasi yang semakin berkembang. Dia meyakinkan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui berbagai insentif seperti Kredit Usaha Rakyat atau insentif lainnya.
“Saya pikir Pekalongan punya citra, di antaranya sektor batik, ini harus dieksplorasi terus menerus untuk memenuhi keinginan pasar dan disesuaikan dengan semangat anak-anak muda yang mengenakan batik, supaya tidak stagnan. Namun UMKM harus mendapatkan kemudahan. Kalau perlu dukungan KUR dan apapun itu, pemerintah harus siapkan,” kata dia.
(Budis)
