BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah bakal mendorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 50 persen atau B50 mulai semester II 2026 atau paruh kedua tahun depan. Langkah ini diklaim untuk menghapus ketergantungan terhadap impor BBM jenis solar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan terkait penerapan B50 telah disetujui dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Atas arahan Bapak Presiden, sudah dirataskan, sudah diputuskan, bahwa 2026 insyaallah akan kita dorong ke B50, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar,” ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit, Jakarta Convention Center (JCC), melansir dari CNN, Kamis (9/10/2025).
Bahlil mengungkap bahwa BBM ramah lingkungan tiu sudah mulai masuk tahap pengujian yang keempat, dan sedang di uji untuk kendaraan dan moda transportasi lainnya seperti kereta dan kapal.
Sementara itu, Pemerintah memastikan seluruh proses pengujian B50 terhadap kendaraan dan mesin berat akan rampung sebelum penerapan penuh pada 2026.
“Itu insyaallah tahun depan, tahun ini sudah diuji di kereta, alat berat, di kapal-kapal, di mobil. Kalau sudah dinyatakan clear and clean, insyaallah semester kedua, 2026, kita akan launching untuk B50,” ucap Bahlil.
Dalam keterangan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bahan bakar biodiesel 50 (B50) menjalani uji jalan selama enam bulan kedepan.
“Ini sedang dilakukan ‘road test’ sampai enam bulan ke depan,” ucap Airlangga, Kamis (9/10/2025).
Adapun Bahlil mengatakan, kebijakan ini melanjutkan tahapan mandatori biodiesel yang sudah berjalan sejak 2016. Pemerintah memulai dari B10, B20, dan kini B40, dengan komposisi campuran minyak sawit mentah (CPO) dan metanol.
“Dengan B40 saja, impor solar kita turun menjadi sekitar 4,9 juta barel per tahun, atau sekitar 10 persen dari total konsumsi solar nasional,” jelas Bahlil.
Baca Juga:
Bahlil Bakal Wajibkan Campuran Etanol dalam BBM Minimal 10 Persen
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penggunaan CPO sebagai bahan campuran biodiesel memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. Selain menekan defisit neraca perdagangan energi, program biodiesel juga meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
“Kalau CPO kita bisa dimanfaatkan maksimal, maka petani sawit akan menikmati nilai tambahnya,” katanya.
Saat ini konsumsi solar Indonesia mencapai 39 juta hingga 40 juta barel per tahun. Dengan penerapan B50, pemerintah memperkirakan ketergantungan terhadap impor dapat dihapus sepenuhnya, sehingga uang devisa tidak lagi mengalir ke luar negeri.
Bahlil menegaskan kebijakan B50 merupakan bagian dari arahan Prabowo untuk mencapai kedaulatan energi nasional. Pemerintah ingin seluruh kebutuhan energi dalam negeri dipenuhi dari sumber daya lokal.
“Ini bagian dari strategi besar agar ekonomi nasional tidak mudah terguncang oleh fluktuasi harga minyak dunia,” terangnya.
Selain menekan impor, program ini juga mendukung target pemerintah dalam menurunkan emisi dan mempercepat transisi energi bersih. Menurut Bahlil, biodiesel menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan teknologi kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.
“B50 bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tapi juga langkah nyata menuju energi berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan menjadi salah satu negara dengan implementasi biodiesel terbesar di dunia, menyusul Brazil dan Amerika Serikat.
“Ini keputusan berani yang berpihak kepada rakyat dan kemandirian bangsa,” tutup Bahlil.
(Raidi/Budis)
