Mantan Dirjen Minerba Sebut Ormas Keagamaan dapat IUP Bentuk Imbal Jasa Dukungan Politik!

Ormas Keagamaan Kelola Tambang
Ilustrasi-Tambang Indonesia (widya.ai)

Bagikan

JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Mantan Dirjen Minerba Dr. Simon F Sembiring ngatakan, Organisasi kemasyarakatan (Ormas) bisa mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui perusahaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak perlu ada.

Lebih lanjut dijelakan Simon, sebab, UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah menyebutkan bahwa IUP bisa diberikan kepada perorangan, koperasi atau badan usaha berbadan hukum.

“Jadi UU itu sendiri sudah memberikan kemungkinan berusaha bagi setiap perusahaan yang berbadan hukum. Jadi kalau Ormas punya perusahaan berbadan hukum, otomatis berhak mengajukan IUP. Oleh sebab itu, menurut kami PP ini hanya tipu menipu penguasa kepada ormas. Barangkali seolah-olah memberi imbal jasa atas dukungan politik yang berkuasa?,” ungkap Mantan Dirjen Minerba Dr. Simon F Sembiring, dikutip Senin (3/6/2024).

BACA JUGA: Fakta Ormas Keagamaan Mendapatkan Izin Usaha Tambang

Simon mengungkapkan, tentang membuka peluang bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) dan lainnya untuk diperpanjang sampai dengan habis cadangannya, ini juga menyalahi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

“Harusnya UU yang dirobah, bukan PP. Cadangan tidak pernah tahu keseluruhan pada masa 8 tahun eksplorasi pertama. Jadi masa produksi 30 tahun sudah cukup alasan, tidak ada keharusan memperpanjang! Kalau eksplorasi pada saat masa produksi, itu menjadi investasi yang dapat dikonsolidasi jadi cost/biaya sehingga bisa mengurangi profit yang berakibat mengurangi pajak alias mengurangi penerimaan negara,” ungkap Simon.

“Berhasil atau tidaknya investasi ini tidak ada risiko, seperti awal masa eksplorasi sebelum masa produksi, kalau tidak menemukan cadangan semua investasi jadi risiko perusahaan.

Oleh karena itu, lanjut Simon, sejak Perpu Nomor 37 Tahun 1960, UU Nomor 11 Tahun 1967, UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 3 Tahun 2020, “masa produksi itu bermakna yang sangat mendasar sebagai pengejawantahan Pasal 33 UUD’45 yang memberikan masa operasi produksi yang sangat rasional”.

“Kalau sekarang penekanannya bukan lagi kedaulatan negara atau rakyat, tapi sudah kedaulatan pemodal atau investor. PTFI mulai memasuki masa produksi tahun 1973. Kalau diperpanjang sampai dengan tahun 2061, maka masa produksinya akan 87 tahun! Kita kembali ke VOC dan kemerdekaan kita itu semu dan menunjukkan bahwa bangsa kita sendiri yang menjajah Indonesia ini,” kata Simon.

Lebih lanjut, Simon mengatakan saat ini ia masih berharap ada rasa nasionalisme dari para pemegang kekuasaan di negeri ini:

“Kita doakan saja agar para politikus, pemimpin negeri ini masih ada 40 persen idealismenya, tidak gila kekuasaan dan menumpuk kekayaan tujuh keturunan sehingga semakin merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah para pengambil keputusan pertambangan nasional kita sekarang mengerti sejarah pertambangan nasional kita? Mudah-mudahan ya!,” pungkas Simon.

 

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Real Madrid
Heboh! Real Madrid Tuntut RFEF Ganti Wasit dan Boikot Final Copa del Rey
WhatsApp Image 2025-04-26 at 11.33
PLN Hadir di Perayaan Hari Jadi ke-364 Kabupaten Bandung: Dukung Kelistrikan dan Edukasi Masyarakat Lewat Booth Interaktif
Jakpro Ungkap Akselerasi Pekerjaan Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Segera di Upayakan
Jakpro Ungkap Akselerasi Pekerjaan Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Segera di Upayakan
Pengamat: Kebut IPR Solusi Genjot Penerimaan Negara
Pengamat: Kebut IPR Solusi Genjot Penerimaan Negara
Anugerah Innovillage, Rektor Telkom: Pentingnya Peran Perguruan Tinggi Cetak Lulusan Peduli Isu Sosial
Anugerah Innovillage, Rektor Telkom: Pentingnya Peran Perguruan Tinggi Cetak Lulusan Peduli Isu Sosial
Berita Lainnya

1

Bupati Cirebon Luncurkan Program 'DAKOCAN'

2

LSI: Kepala Daerah di Jabar Harus Ikuti Langkah Bupati Bandung Terjemahkan Program Presiden

3

Kota Bandung Perlu Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!
Headline
Persib Bandung vs PSS Sleman
Prediksi Skor Persib Bandung vs PSS Sleman BRI Liga 1 2024/2025
Tiket Pertandingan Kontra PSS Sleman Sudah Habis, Marc Klok Sebut Persib Makin Lapar Kemenangan
Tiket Pertandingan Kontra PSS Sleman Sudah Habis, Marc Klok Sebut Persib Makin Lapar Kemenangan
alex-marquez-motogp-portugal-2023-motogp-2023-portimao-gresini-racing_169
Lolos dari Kecelakaan Mengerikan, Alex Marquez Cetak Rekor di MotoGP Spanyol
ijazah jokowi
Pengunggat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka, Kasus Pemalsuan!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.