BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Proyek pembangunan Flyover Nurtanio di Kota Bandung yang semula digadang-gadang sebagai solusi kemacetan di salah satu kawasan Kota Bandung, namun kini proyek tersebut mangkrak. Proyek yang mulai dibangun pada Januari 2024 itu resmi berhenti pada Desember tahun lalu dan hingga kini belum ada kepastian kelanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku kondisi ini menjadi perhatian serius. Menurutnya, koordinasi lintas instansi sudah dilakukan dan ada harapan proyek ini bisa kembali berjalan.
“Memang kita kemarin sudah rapat koordinasi semua pihak. Mudah-mudahan akan segera dilanjutkan. Laporan terakhir yang saya terima, beberapa bahan bangunan yang terbengkalai sudah mulai dibersihkan,” kata Farhan, Kamus (3/7/2025).
Farhan juga mengungkapkan, dalam waktu dekat akan dimulai beberapa pekerjaan minor, termasuk penataan lalu lintas agar kemacetan di sekitar area proyek tidak semakin parah.
Baca Juga:
Nasib Flyover Nurtanio Menggantung, Farhan: Tunggu Reses DPR Selesai
Warga Resah, Jalan Layang Nurtanio Mangkrak Jadi Biang Macet Kota Bandung
“Kelihatannya akan ada pekerjaan-pekerjaan minor yang dimulai. Terutama penataan lalu lintas. Dan juga kerja sama antar BUMN yang terlibat dalam pengerjaan flyover itu akan segera bisa diselesaikan,” ucapnya.
Namun, Farhan pun tak menampik adanya kekhawatiran. Dirinya menyebut, jika proyek pemerintah mangkrak lebih dari setengah masa pengerjaan, maka kemungkinan besar harus melalui proses pemutusan kontrak dan lelang ulang.
“Desember 2024 itu yang saya khawatirkan. Biasanya kalau proyek pemerintah sudah lewat dari tengah waktu, harus ada putus kontrak dan lelang ulang. Ini proses administrasi yang lama. Jadi saya bersama warga Bandung harus menahan perasaan. Tapi kita akan jaga terus,” ungkapnya.
Flyover Nurtanio sejatinya dibangun untuk mengurai kemacetan parah di salah satu kawasan Kota Bandung, khususnya di jam-jam sibuk. Namun hingga kini nasib proyek tersebut masih menggantung, bergantung pada penyelesaian administrasi dan kejelasan anggaran dari pemerintah pusat. (Kyy/_Usk)