Larangan Bukber Pejabat, PKS: Jelas Tidak Bijaksana!

bukber
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. (web)

Bagikan

JAKARTA, TM.ID:  Larangan buka bersama (bukber) bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mendapat penolakan dari Partai Keadilan Sosial (PKS)

PKS  menilai kebijakan Jokowi di Ramadhan 2023 ini merupakan kontroversi, bahkan mereka meminta Jokowi untuk mencabut larangan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam  surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3/2023) kebijakan yang dibuat Jokowi ini salah satu upaya transisi Pandemi Covid-19 menjadi endemi.

BACA JUGA: Rafael Alun: Saya Tidak Akan Kabur ke Luar Negeri

Kendati begitu, bagi Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini kebijakan ini begitu tidak arif dan tidak bijaksana.  Menurut Jazuli, mestinya pemerintah menyambut semangat berbuka puasa.

“Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang suka cita menyambut bulan Ramadhan,” kata Jazuli, Minggu (26/3/2023).

Jazuli mengatakan, tak ada alasan kuat untuk melarang buka puasa karena faktanya kegiatan-kegiatan sudah dibuka kembali termasuk kunjungan-kunjungan kepala negara dan berbagai kegiatan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar,” kata dia

“Buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparatur yang efektif sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja birokrasi karena tepat sarana dan momentumnya. Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair,” kata Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli, momentum bukber merupakan bagian dari kerukunan, kebersamaan, solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Bukber pun dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan yang hangat.

“Bukankah itu merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila?” ujar Jazuli

Politisi PKS ini meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut, yang malah nantinya akan menimbulkan kontraproduktif dan menimbulkan kesan tidak baik di kalangan umat Islam. Sudah banyak tokoh dan ormas yang menyayangkan dan menyarankan serupa.

“Kalau pemerintah bijak seharusnya tidak perlu ada larangan-larangan seperti itu. Kan bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tapi fokus pada esensinya. Jadi lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut,” tandasnya.

BACA JUGA: Indonesia Puasa Gelar di Swiss Open 2023, Gregoria Terhenti di Semifinal

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Keripik Tike Indramayu - Instagram Ono Surono jpg
Dedi Mulyadi Perkenalkan Keripik Tike, Cemilan Unik Khas Indramayu
Tradisi Ngadu Karbit
"Ngadu Karbit": Tradisi Adu Meriam Raksasa yang Meriahkan Pasca Lebaran di Bogor
tarif resiprokal
Tarif Resiprokal AS: Berat untuk Mobil Buatan China, Menguntungkan Inggris!
Lebaran Ketupat - Pemkab Trenggalek
Lebaran Ketupat, Tradisi Warisan Sunan Kalijaga yang Masih Terjaga
arus balik jakarta
Data Kendaraan Arus Balik ke Jakarta, Lebih Tinggi dari Mudik!
Berita Lainnya

1

Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia Selain Yalla Shoot

2

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

3

Link Live Streaming Barcelona vs Real Betis Selain Yalla Shoot

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Soal Tarif Impor Trump, Kadin Sebut Peluang Negosiasi Masih Terbuka
Headline
petasan dealer
Lagi! Petasan Jadi Biang Kehancuran, Pecahkan Kaca Dealer Motor di Sidoarjo
tarif resiprokal harris turino
Heboh Tarif Resiprokal AS, Legislator: Pemerintah Harus Klarifikasi ke Publik
Real Madrid
Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia Selain Yalla Shoot
fwa asn
WFA PNS Ditambah 1 Hari, Tanggal 8 April

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.