Kuningan Menuju Status ODF 100 Persen, 10 Desa Jadi Percontohan Bebas BAB Sembarangan

KUNINGAN, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menjalani tahap akhir verifikasi lapangan Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarangan, oleh Tim Verifikasi Provinsi Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

Kegiatan ini menandai komitmen daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan higienis yang terbebas dari BABS.

Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani menyatakan seluruh 376 desa dan kelurahan di wilayahnya telah terverifikasi ODF per Oktober 2024. 

“Ini hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, perangkat desa, hingga masyarakat,” ujar Tuti di Ruang Rapat Linggarjati Setda Kuningan, mengutip laman Pemkab Kuningan, Rabu (16/4/2025).

Verifikasi lapangan menyasar 10 desa percontohan di berbagai kecamatan. Proses ini menjadi penentu akhir sebelum penetapan status bebas BAB sembarangan 100 persen untuk Kabupaten Kuningan.

BACA JUGA

Kasus HIV/AIDS di Kuningan Masuk Kategori Darurat, DPRD Desak Langkah Tegas!

Kelurahan Antapani Kulon Tangani Stunting dan ODF

Berikut daftar 10 desa sasaran verifikasi ODF:

1. Desa Babakanmulya (Kec. Cigugur)
2. Desa Purwawinangun (Kec. Kuningan)
3. Desa Padabeunghar (Kec. Pasawahan)
4. Desa Sangkanurip (Kec. Cigandamekar)
5. Desa Pamijahan (Kec. Ciawigebang)
6. Desa Jatimulya (Kec. Cidahu)
7. Desa Sumurwiru (Kec. Cibeureum)
8. Desa Ciwaru (Kec. Ciwaru)
9. Desa Cageur (Kec. Darma)
10. Desa Kertayuga (Kec. Nusaherang)

“Tantangan utama adalah akses jamban sehat dan air bersih yang masih terbatas,” tambah Tuti. Ia menekankan kaitan erat antara sanitasi dengan penurunan stunting (15%) dan diare (73%) di wilayahnya.

Ketua Tim Verifikasi drg. Ema Rahmawati mengapresiasi capaian Kuningan. “Insyaallah, Kuningan akan menjadi kabupaten ke-25 di Jabar yang meraih predikat ODF 100%,” ujarnya.

Menurutnya, program ini sejalan dengan visi nasional penguatan sistem kesehatan melalui perbaikan sanitasi dan air bersih.

Kegiatan dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Forkopimda, serta kabupaten tetangga seperti Cirebon dan Majalengka.

Verifikasi lapangan akan menjadi langkah strategis menuju lingkungan sehat dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan, sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045

(Aak)