JAKARTA,TM.ID: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, mantan koruptor yang maju jadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024 harus mengumumkan kepada masyarakat pernah menjadi narapidana kasus korupsi.
“Ada keterangan dalam putusan judicial review itu; satu, seketika orang itu narapidana maka dia harus mengumumkan bahwa dia pernah penjadi narapidana,” kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Firli menyebut, mantan koruptor juga harus mengungkapkan ke publik soal kasus korupsi yang pernah menjeratnya di masa lalu.
“Kedua, dia juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa, dan hukum berapa tahun,” ujarnya.
BACA JUGA: Daftar Keluarga Pejabat Publik yang Nyaleg di Pemilu 2024, Modal Politik Kekerabatan?
Hal tersebut, kata dia, didasarkan pada Undang-Undang Pemilu yang telah dilakukan uji materi atau judicial review, dimana setiap warga negara memiliki hak pilih dan dipilih dengan batasan-batasan tertentu.
“Undang-undang kita menyampaikan bahwa setiap warga negara boleh memiliki hak pilih dan dipilih. Tetapi ada batasan-batasan sesuai undang-undang yang telah di-judicial review. Di situ disarankan satu, apabila seseorang itu kena tindak pidana lima tahun lebih. Kedua, tidak sedang menjalani pidana,” katanya.
Ia menilai, penjelasan informasi soal caleg mantan koruptor itu penting bagi publik agar dapat berimbang dalam mempergunakan hak pilihnya.
“Tentu hak rakyat yang menentukan apakah tetap akan memilih atau tidak, saya kira itu ketentuannya seperti itu karena proses hukum sudah selesai, proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih,” kata Firli.
(Dist)
