SERANG, TEROPONGMEDIA.ID — Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Banten melakukan rapat kerja bersama mitra kerja bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Selasa (13/08/2024).
Turut hadir Ketua Komisi I H. Ahmad Jazuli Abdillah, Wakil Ketua Komisi I H. Efu Saefullah, Sekretaris Komisi I DPRD Banten Encop Sopia, dan anggota Komisi I H. Madsuri. Turut hadir pula mitra kerja, Diskominfo Provinsi Banten dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.
Adapun agenda dalam rapat kerja ini adalah koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024.
Dalam sampaiannya, Ketua Komisi I H. A. Jazuli Abdillah mengatakan bahwa dalam rapat kerja ini akan membahas bagaimana pelaksanaan realisasi anggaran pada Diskominfo Provinsi Banten, serta pelaksanaan tugas dan fungsi KI Provinsi Banten.
Di samping itu Diskominfo dan KI Provinsi Banten kemudian memberikan paparannya terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024 ini.
Dalam paparannya Ketua KI Provinsi Banten Zulfikar menerangkan bahwa fokus kerja KI Provinsi Banten saat ini adalah menyelesaikan sengketa informasi yang masih terbengkalai.
“Yang kami harus kejar adalah penyelesaian sengketa informasi, ada 127 register terdiri dari 17 register Tahun 2023 dan 110 register Tahun 2024,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi I H. Efu Saefullah meminta agar KI Provinsi Banten dapat bekerja dengan optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tolong kinerja KI harus benar-benar kelihatan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat, dimana KI dapat berperan erat dalam menyelesaikan sidang-sidang permasalahan permohonan informasi di OPD Provinsi Banten,” ucapnya.
BACA JUGA: Pemprov Banten: Tak Ada Toleransi Bagi ASN Terlibat Judi Online
Selaras dengan hal tersebut, Ketua Komisi I Jazuli Abdillah berharap Diskominfo dan KI Provinsi Banten dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk masyarakat Provinsi Banten.
“Budaya digital ke depannya semakin pesat, saya berharap ke depannya para mitra kerja dapat melakukan penguatan terhadap kesadaran publik sehingga tercipta lembaga publik yang sehat,” tuturnya.
(Aak)
