BUKITTINGGI, TM.id : Sidang paripurna Peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi diwarnai aksi walk out sebagian tokoh adat daerah setempat. Aksi walk out itu terjadi dikarenakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditunjuk menjadi perwakilan tokoh masyarakat untuk agenda penyampaian dari tokoh masyarakat yang diselenggarakan di Balai Sidang Bung Hatta, Kamis (22/12/2022).
Beberapa orang tokoh adat mulai dari Penghulu Pucuak dan Pangka Tuo terlihat menyatakan ketidaksetujuan dan berjalan keluar saat agenda penyampaian dari tokoh masyarakat diwakili Ketua MUI sedang berlangsung.
“Kami keberatan dengan ditunjuknya Ketua MUI menjadi perwakilan tokoh masyarakat di Sidang Hari Jadi Kota Bukittinggi yang merupakan tanah kelahiran kami ini, seharusnya diberikan ruang untuk Ninik Mamak yang berbicara, MUI adalah lembaga tersendiri, bukan bagian dari adat Kurai Bukittinggi,” kata Tokoh Adat Pangka Tuo Nagari Kurai Bukittinggi, D Datuak Rangkayo Basa.
Ia mengatakan beberapa tokoh adat mengiringi langkah Penghulu Pucuak E. Datuak Rajo Mulia yang menjadi orang pertama yang menyatakan interupsi keberatan ketidaksetujuannya.
“Saya tidak setuju, itu yang diteriakkan Inyiak Mulia tadi, kami pun mengiringi langkah beliau keluar dari sidang, meskipun masih ada beberapa tokoh adat lainnya yang bertahan,” kata Rangkayo Basa.
Tokoh adat lainnya juga menyayangkan kejadian yang terjadi di hadapan para tamu undangan seperti Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi dan menjadi peristiwa pertama kalinya.
“Padahal kami sudah mewanti-wanti ke kesekretariatan DPRD serta protokol sebelum hari ini dan diulang lagi tadi pagi sebelum acara tapi ternyata tidak digubris,” kata Ninik Mamak Pangka Tuo Nagari, Elvis Datuak Kampuang Dalam.
Ia berharap kejadian ini menjadi teguran kepada pemerintah kota untuk bermufakat dengan pemerintah nagari.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ini teguran lagi, semoga tidak terulang di masa datang, jangan ada jarak antara Pemkot dengan tokoh adat, tidak bagus, saya tidak tahu siapa yang menginstruksikan, yang pasti kami kecewa,” katanya.
Kejadian yang tidak disangka ini sempat membuat rapat terhenti, beberapa orang anggota DPRD sempat meminta tokoh adat setempat untuk masuk kembali namun ditolak hingga rapat dilanjutkan setelahnya dengan suasana yang kurang kondusif.
Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Asril mengakui adanya kesalahan dari kesekretariatan dalam penyusunan acara.
“Harus diakui adanya kecolongan, saya juga malu dan rasanya pantas tokoh adat kecewa dan keluar dari sidang, secara pribadi saya juga kecewa, nanti akan kami evaluasi kembali,” kata Asril.
Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Kota Bukittinggi, Ade Mulyani belum bisa dimintai keterangannya.
Sidang Paripurna HJK Kota Bukittinggi menjadi agenda rutin setiap tahun DPRD bersama Pemkot Bukittinggi dalam memperingati HUT daerah setempat yang dihadiri tokoh masyarakat, Bundo Kanduang, Forkopimda dan tamu undangan dari Provinsi Sumbar dan lainnya.
(Budis)
