JAKARTA,TM.ID : Kementrian PUPR mengajak investor Korea Selatan (Korsel) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/3/2023).
“Kita sudah punya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) sebagai landasan kerja sama. Dan secara pribadi, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” kata Basuki.
Basuki mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.
Dalam rangka memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan di Jakarta.
Basuki mengatakan, dengan adanya forum ini menjadi titik awal kerja sama kedua negara , terutama dalam pengembangan IKN Nusantara.
Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.
Basuki menjelaskan, pada 2019 lalu Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas.
Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain.
“Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih meratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” katanya.
Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha tersebut, pada tahap awal 2022-2024 ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25 persen) dari total luas KIPP sebesar 6.600 hektar.
BACA JUGA: Jokowi: 20 Perusahaan Singapura Ingin Terlibat Pembangunan IKN
Sisanya, 5.000 hektar akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).
Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain.
“Saat ini progresnya sudah sekitar 20 persen dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya,” ujar Basuki.
Sementara itu, Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum ini kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru, serta berbagi pengalaman masing-masing sehingga ada transfer pengetahuan.
“Saya berharap kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat,” kata Won.
(Budis)
