Kemenko Polhukam: Penerapan Pidana Bersyarat Pasal 14A-F KUHP Masih Minim

Pidana bersyarat
Pidana bersyarat. (dok. polhukam)

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengumumkan peluncuran Implementasi Percobaan Penggunaan Pidana Bersyarat Pasal 14A-F KUHP.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Sugeng Poernomo. Ia menegaskan penyelenggaraan peluncuran implementasi ini merupakan hasil kolaborasi.

Sejumlah pihak yang ikut serta dalam kolaborasi tersebut ialah antara Kemenko Polhukam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan beberapa lembaga pembangunan mitra.

Lembaga tersebut diantaranya AIPJ2, TAF, UNODC, ICJR, dan ada juga dukungan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).

Sugeng menjelaskan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam KUHP saat ini diterapkan melalui pidana percobaan dan pidana bersyarat pada Pasal 14a-f KUHP sebagai upaya dalam menangani kasus yang berusaha memulihkan korban.

Sedangkan dalam KUHP 2023, prinsip keadilan restoratif diterapkan melalui pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

“Karakteristik pengaturan pidana pengawasan dan kerja sosial similar dengan pidana percobaan dan pidana bersyarat dalam Pasal 14a-f KUHP (existing). Namun, dalam praktek penerapan pasal 14a-f KUHP (existing) masih sangat minim penggunaannya sehingga hal tersebut akan menimbulkan hambatan terhadap penerapan pidana pengawasan dan kerja sosial dalam KUHP 2023,” kata Sugeng, dalam keterangan resmi Kemneko Polhukam, Kamis (6/6/2024).

Berdasarkan hal tersebut, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mitra pembangunan berkolaborasi dalam pelaksanaan uji coba penggunaan pidana bersyarat Pasal 14a-f KUHP.

Tujuan kolaborasi ini adalah untuk menciptakan mekanisme yang ideal dalam menerapkan Pasal 14a-f KUHP sebagai bagian dari rencana penerapan Pidana Pengawasan dan kerja sosial dalam KUHP 2023 yang fokus pada pemulihan, pelaku, dan masyarakat.

BACA JUGA: 1.466 Narapidana Beragama Hindu Dapatkan Remisi Hari Raya Nyepi

“Saat ini Indonesia tidak memiliki satu aturan teknis terkait pelaksanaan Pasal 14a-f KUHP. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam bersama-sama dengan perwakilan dari Kementerian/Lembaga, peneliti pada Kelompok Masyarakat Sipil, serta Mitra Pembangunan telah menyusun modul piloting pidana bersyarat,” ungkap Sugeng.

 

(Virdiya/Aak))

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Sembunyikan Status WhatsApp
Cara Sembunyikan Status dan Aktivitas Online di WhatsApp untuk Privasi
PUBG Mobile
Cara Mendapatkan Bundle Son Goku dalam Kolaborasi PUBG Mobile x Dragon Ball Super 
Bupati Bandung Dadang Supriatna pastikan pendirian SMA Negeri baru di Cileunyi
SMA Negeri Baru Segera Berdiri di Cileunyi Kabupaten Bandung
Wisata Studio Gamplong
Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman
Doa Melempar Jumrah
Bacaan Doa Melempar Jumrah, Jangan Sembarang Baca!
Berita Lainnya

1

Indonesia Dapat Status Darurat Pornografi Anak dalam Tiga Tahun Terakhir

2

Kadis ESDM Malut Ikut Berpartisipasi Penanaman Pohon Bersama di Area Reklamasi PT Tekindo Energi

3

Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Filipina Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selain Yalla Shoot

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

Dahsyat! Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Minta Tambah Anggaran Rp29 Triliun
Headline
Gempa Bumi Magnitudo Guncang Melonguane Pantai Barat Kepulauan Talaud
Gempa Bumi M 6,0 Guncang Melonguane Pantai Barat Kepulauan Talaud, Tak Berpotensi Tsunami
Jembatan Babakan Sapaan Penuh Sampah Viral
Jembatan Babakan Sapaan Penuh Sampah Viral, Bey Cek Citarum, Buat Apa?
Hengky Kurniawan: KBB Darurat Sampah
Kondisi Sampah di Bawah Jembatan BBS Dipantau Pandawara Group, Hengky Kurniawan: KBB Darurat Sampah!
Cadangan Nikel Indonesia Lebih Kecil Daripada Batu Bara
Kadin Sebut Cadangan Nikel Indonesia Lebih Kecil daripada Batu Bara