JAKARTA,TM.ID : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengukapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) berkaitan dengan pembentukan entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur. Entitas ini akan terdiri dari anggota lintas kementerian dan lembaga.
“Presiden juga berikan arahan untuk siapkan segera Perpres yang akan menentukan single destination management organization, atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur,” kata Sandiaga Uno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Sandiaga Uno berharap bahwa dengan adanya entitas tunggal yang melibatkan pejabat dari berbagai sektor, pengembangan kawasan pariwisata Borobudur sebagai destinasi super prioritas akan selesai pada September 2024.
Hal ini diharapkan akan membantu mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8,5 juta pada tahun 2023 dan 14 juta pada tahun 2024.
“Dan khusus untuk Borobudur dengan kondisi 42 persen masyarakat ASEAN beragama Budha, ini bisa menjadi destinasi wisata spiritual yang bisa menampung lebih dari kunjungan 20 juta wisman dengan interkoneksi melalui infrastruktur yang dibangun,” ujar Sandi.
Sandi juga menyampaikan bahwa Borobudur memiliki potensi menjadi destinasi wisata spiritual yang dapat menarik lebih dari 20 juta wisatawan mancanegara, mengingat 42 persen penduduk ASEAN beragama Buddha.
Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata Borobudur didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti Bandara Internasional Yogyakarta, jalan tol, jalur kereta api, serta adanya balai ekonomi desa (Balkondes) dan desa wisata.
Selain meningkatkan sektor pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata ini juga bertujuan untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024.
BACA JUGA: Yuk, Kunjungi Wahana Bermain Baru Borobudur Land Magelang!
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga menjelaskan bahwa Perpres yang akan diterbitkan oleh Presiden Jokowi akan mengintegrasikan pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian BUMN. Selain itu, akan dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
“Tapi TWC (PT Taman Wisata Candi Borobudur) sebagai pengelola, sehingga bagaimana TWC bisa menyeimbangkan untuk kepentingan tentu, heritage atau konservasi, kan kita tahu Borobudur terus menurun, lalu juga untuk spiritual keagamaan seperti saat peringatan Hari Waisak kemarin, untuk pariwisata sendiri, dan tentu untuk pendidikan. Jadi hal ini luar biasa dan nanti akan da renovasi menyeluruh di Borobudur sehingga ada kesinambungan,” kata Erick.
(Budis)
