JAKARTA,TM.ID: Bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo buka suara soal isu kontrak politik PDIP yang beredar jika dirinya terpilih sebagai presiden pada 2024.
Berita kontrak politik itu menyebutkan Ganjar telah menandatangani kontrak dengan PDIP jika ia memenangkan Pilpres 2024. Salah satu poin dalam kontrak tersebut adalah penunjukan menteri di posisi strategis yang ditentukan oleh PDIP.
Ganjar menegaskan pemilihan menteri atau anggota kabinet adalah prerogatif presiden terpilih. Pemilihan menteri, kata dia, bukan ditentukan oleh partai tertentu.
“Kabinet ditentukan oleh presiden, itu adalah prerogatif,” ujar Ganjar Usai menghadiri pembukaan seleksi magang Jepang tahun 2023 di Disnakertrans Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (13/6/2023), melansir Beritasatu.
Dalam literatur hukum tata negara yang dikutip dari laman Komisiyudisial.go.id, prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.
Salah satu contoh dari prerogatif presiden adalah dalam pengangkatan menteri tanpa campur tangan dari lembaga lain, termasuk partai politik.
Namun, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945 untuk dapat diangkat menjadi menteri.
BACA JUGA: Pengamat: “Jokowi Effect” Tentukan Kemenangan Ganjar
(Dist)
