JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Parlemen Iran mulai mengkalkulasi potensi besar dari pengelolaan Selat Hormuz. Dalam rancangan terbaru, negara tersebut diperkirakan bisa meraup pendapatan hingga 10–15 miliar dolar AS per tahun dari jalur laut vital tersebut.
Melansir kantor berita ISNA, seorang anggota presidium parlemen mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur mekanisme “pengelolaan” Selat Hormuz, termasuk rencana pengenaan biaya bagi kapal-kapal yang melintas.
Tak hanya soal pemasukan negara, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat mata uang nasional, rial. Dalam skema yang diusulkan, kapal asing diwajibkan membayar biaya melalui sistem perbankan Iran atau kantor perwakilan resmi negara tersebut.
Baca Juga:
Antisipasi Penutupan Selat Hormuz, Pertamina Siapkan Rute Alternatif
Namun, rencana ini muncul di tengah meningkatnya tensi dengan Amerika Serikat. Pada 13 April, Angkatan Laut AS dilaporkan mulai melakukan blokade terhadap lalu lintas maritim yang menuju dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz.
Langkah tersebut menjadi sorotan global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak, produk turunan minyak, serta gas alam cair dunia.
Pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa kapal non-Iran tetap diperbolehkan melintas bebas di jalur tersebut, selama tidak melakukan pembayaran kepada Teheran.
Sementara itu, otoritas Iran sendiri belum secara resmi menerapkan kebijakan pungutan tersebut. Meski begitu, pembahasan intensif di parlemen menunjukkan bahwa langkah ini berpotensi segera direalisasikan.
Jika diterapkan, kebijakan ini tak hanya berdampak pada ekonomi Iran, tetapi juga berisiko memicu dinamika baru dalam stabilitas energi global dan keamanan jalur pelayaran internasional.
