JAKARTA,TM.id : Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terang-terangan bahwa pemerintah saat ini tengah mengimpor beras luar negeri sebanyak 500 ribu ton.
Pembelian beras dari luar negeri itu akan dilakukan secara bertahap sampai Februari 2023 mendatang, atau sebelum panen raya.
“Sebenarnya tidak ada yang ingin impor jika stoknya cukup, tetapi beberapa bulan terakhir harga beras meroket dan stok Bulog untuk operasi pasar makin berkurang, sehingga dibutuhkan segera stok dari luar negeri untuk meredam kenaikan harga beras ini,” demikian Mendag Zulkifli Hasan ungkapkan sejumlah alasan, melansir Antara, Jumat (16/12/2022).
Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan stabilitas harga beras di pasaran dapat dijaga dengan bertambahnya stok cadangan beras impor tersebut.
Budi Waseso bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau pembongkaran perdana beras impor sebanyak 10 ribu ton di Pelabuhan Tanjung Priok.
Budi Waseso menyebutkan Bulog akan mengimpor sebanyak 200 ribu ton yang akan dikirim secara bertahap hingga akhir tahun 2022.
“Alhamdulillah hari ini Bulog mendapat tambahan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 10.000 ton untuk kapal impor perdana dari Vietnam yang baru tiba dan secara terus menerus akan terus bertambah karena sudah banyak kapal impor dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar yang sudah antre akan bersandar,” kata Budi Waseso.
Sebanyak 10 ribu ton beras impor yang baru datang dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 5.000 ton, dan tiba di Pelabuhan Merak sebanyak 5.000 ton.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa impor beras ini bukan keinginan Bulog, melainkan hasil keputusan dua kali rakortas yang dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dalam rangka penambahan stok cadangan beras pemerintah guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Jika diperlukan beras impor ini akan digelontorkan dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru sehingga tidak ada gejolak harga,” kata Arief.
Kebijakan pengadaan beras dari luar negeri semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional. Kebijakan yang diambil ini tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu. Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
(Budis)