BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ijazah siswa yang tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya SPP. Janji ini akan direalisasikan dalam 100 hari pertama masa jabatannya, menggunakan dana zakat dari Baznas Bazis DKI Jakarta.
Ketua bidang komunikasi tim transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, menjelaskan bahwa rencana program “tebus ijazah” ini telah dibahas secara matang dengan Pemprov DKI Jakarta.
“Tebus ijazah sudah pasti dilakukan. Kita akan menggunakan dana dari uang zakat Baznas Bazis DKI Jakarta,” tegas Chico kepada wartawan mengutip pada Kamis (6/2/2025).
Program ini akan dilakukan bertahap. Pemprov DKI akan membuka kanal pelaporan bagi warga yang ijazahnya tertahan. Setelah verifikasi data, pelunasan SPP akan dilakukan untuk membebaskan ijazah tersebut.
“Mas Pram tidak mau ijazah ada yang ditahan karena tidak bayar uang SPP, dan dia akan tebus,” tambah Chico.
Pramono Anung sendiri menekankan pentingnya memenuhi janji politiknya kepada masyarakat Jakarta.
BACA JUGA : Siti Muntamah dan Komisi V DPRD Jawa Barat Minta Pemdaprov Jabar Segera Selesaikan MoU Penyerahan Ijazah
“Apa yang akan saya kerjakan dengan Bang Doel (Rano Karno) selama 100 hari, kami akan memenuhi janji-janji politik karena itu adalah hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta,” ujarnya dalam konferensi pers pada 1 Februari 2025.
Selain program tebus ijazah, Pramono Anung juga berencana memperbaiki program Kartu Jakarta Pintar dan membuka taman selama 24 jam dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Ia berharap program-program ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.
Komitmen Pramono Anung untuk membebaskan ijazah siswa yang tertahan merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses pendidikan di Jakarta. Penggunaan dana zakat untuk program ini juga menunjukkan upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan Pramono Anung di 100 hari pertama.
(Hafidah Rismayanti/Usk)
