JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, melontarkan respons keras terhadap Wasekjen PDIP, Adian Napitupulu, terkait polemik penggunaan dana pendidikan dalam APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Habib menyoroti isu tantangan debat antara Adian dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang sempat ramai di media sosial. Ia menilai, jika ingin memperdebatkan sumber anggaran MBG, Adian seharusnya lebih dulu berdiskusi dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga kader PDIP, Said Abdullah.
“Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet, sebaiknya Adian menantang Ketua Banggar yang juga rekan separtainya sendiri,” kata Habib dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Klaim Disetujui Seluruh Fraksi
Habib menegaskan, sebagai Ketua Banggar, Said telah menyampaikan bahwa anggaran MBG memang salah satunya bersumber dari pos pendidikan. Hal itu, menurutnya, didasarkan pada fakta bahwa mayoritas penerima manfaat program tersebut adalah siswa.
Ia juga menyebut alokasi tersebut telah disepakati seluruh fraksi DPR saat pembahasan pagu APBN 2026, termasuk Fraksi PDIP.
“Seluruh fraksi menyetujui APBN 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujarnya.
Polemik di Media Sosial
Wacana debat antara Adian dan Teddy sebelumnya mencuat melalui unggahan akun Instagram yang mengatasnamakan Adian. Namun, akun tersebut telah hilang saat dikonfirmasi. Sejumlah pihak dekat Adian menyebut yang bersangkutan tidak memiliki akun media sosial resmi.
Di sisi lain, PDIP sebelumnya menegaskan bahwa anggaran MBG memang diambil dari pos pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menyatakan hal itu tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk MBG.
Adian sendiri menyebut pengungkapan fakta tersebut penting disampaikan ke publik, mengingat alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi.
Baca Juga:
Ernest Prakasa Sindir Anggaran MBG Rp10 Ribu
Penjelasan Pemerintah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga menyatakan dana MBG bersumber dari beberapa pos, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta ditambah cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Sementara itu, Teddy membantah narasi yang menyebut program MBG menggerus anggaran pendidikan hingga berdampak pada kondisi sekolah. Ia menyebut persoalan infrastruktur pendidikan yang rusak merupakan persoalan lama dan menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan.
Menurutnya, pada 2025 pemerintah telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Ia juga menegaskan tidak ada program pendidikan era sebelumnya yang dihentikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bahkan justru ada penambahan program baru seperti sekolah rakyat.
Polemik soal sumber pendanaan MBG pun masih menjadi perdebatan di ruang publik, di tengah klaim pemerintah bahwa program tersebut tetap berjalan tanpa mengurangi komitmen terhadap sektor pendidikan.
