BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, diwarnai penguatan pembangunan berbasis wilayah melalui Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) Bandung Utama 2025.
Prakarsa Bandung Utama mencatat realisasi anggaran sebesar Rp14,58 miliar atau 96,93 persen dari total pagu Rp15,1 miliar, dengan 998 dari 1.097 kegiatan atau 90,97 persen telah rampung.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dari Visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Khususnya pada pilar Terbuka, Prakarsa dirancang sebagai instrumen pembangunan yang transparan, berbasis data, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat RW.
Sepanjang 2025, program ini menjangkau 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 151 RW penerima manfaat. Distribusi kegiatan dilakukan merata dengan fokus pada isu prioritas kewilayahan.
Alokasi terbesar diarahkan pada sektor infrastruktur dasar (Infradasar) sebesar 42,32 persen atau Rp6,17 miliar. Realisasinya meliputi pemeliharaan jalan seluas 14.714 meter persegi, pembangunan drainase sepanjang 2.358 meter, serta pemasangan 202 titik penerangan jalan lingkungan.
Prioritas berikutnya adalah penanganan sampah dan kebersihan lingkungan (KBS) sebesar 40,71 persen atau Rp5,93 miliar. Intervensinya meliputi pengadaan 15 unit kendaraan roda tiga, 52 unit mesin pengolah sampah, serta sarana penunjang petugas kebersihan.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Perkuat Kualitas RTH dan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Wilayah
Farhan Bantah Status Cagar Budaya Smansa Dicabut, Ini Faktanya
Di sektor ketahanan pangan, dialokasikan 10,79 persen atau Rp1,57 miliar untuk instalasi hidroponik, penguatan sarana Buruan Sae, serta 45 kegiatan pelatihan Buruan Sae. Sedangkan penanganan stunting mendapat alokasi 2,94 persen atau Rp430 juta, yang digunakan untuk distribusi 5.157 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penguatan kapasitas posyandu.
Adapun 3,24 persen anggaran lainnya dialokasikan untuk penguatan UMKM, penanganan kemiskinan, dukungan Trantibumlinmas, serta kebutuhan tenaga ahli perencana dan pengawas.
Dari sisi jumlah kegiatan, penanganan sampah/KBS tercatat paling banyak dengan 440 kegiatan, disusul ketahanan pangan 254 kegiatan, infradasar 158 kegiatan, lainnya 122 kegiatan, stunting 63 kegiatan, penguatan UMKM 34 kegiatan, kemiskinan 14 kegiatan, dan Trantibumlinmas 12 kegiatan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) menjadi instrumen penting agar kebijakan pemerintah kota benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Farhan menyebut, meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif, hal itu belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Karena itu, Prakarsa hadir untuk memastikan program-program prioritas Pemkot Bandung benar-benar hadir di tengah masyarakat, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun pembangunan infrastruktur.
“Kalau program hanya turun begitu saja, kadang kurang energi. Karena itu kita punya yang namanya Prakarsa, wujud kerja keras agar data benar-benar akurat dan intervensi tepat sasaran,” kata Farhan.
Ia menilai, setiap kebijakan harus lahir dari percakapan nyata di tengah warga. “Kebijakan itu harus lahir dari gang sempit, dari pos ronda, dari aula RW, tempat warga hidup dan berbagi harapan,” ujarnya.
Prakarsa Bandung Utama diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025. Setiap program disusun berdasarkan data yang tersedia dalam LACI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga), sebuah platform digital yang memuat profil kewilayahan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.
Melalui LACI RW, Pemerintah Kota Bandung dapat memetakan demografi, sosial-ekonomi, sarana prasarana, potensi, serta permasalahan di tiap RW. Dengan demikian, setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir.
Prakarsa memiliki dua pilar utama, yakni pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup perbaikan lingkungan permukiman dan revitalisasi infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi kesehatan, ekonomi produktif, pendidikan dan literasi, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan dan ketertiban, hingga kesiapsiagaan bencana.
Kini, setiap RW memiliki ruang bermusyawarah melalui Rembug Warga, forum partisipatif yang melahirkan keputusan penting tentang prioritas pembangunan di lingkungannya.
Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang secara bertahap akan meningkat hingga sekitar Rp200 juta per RW per tahun, agar warga dapat langsung menentukan kebutuhan prioritas di wilayahnya.
Dengan capaian realisasi 96,93 persen dan pendekatan berbasis data serta partisipasi warga, Prakarsa Bandung Utama menjadi representasi konkret dari pilar Terbuka dalam Bandung Utama.
