JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Kebudayaan, Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah baru berjudul Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku ini merupakan bagian dari program besar penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah sejak awal 2025.
Peluncuran buku tersebut menandai tahap awal distribusi hasil proyek penulisan sejarah nasional yang melibatkan ratusan akademisi dari berbagai latar belakang institusi pendidikan dan riset.
Program penulisan ulang sejarah Indonesia ini pertama kali muncul pada Januari 2025 dan merupakan arahan langsung dari Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan. Proyek tersebut melibatkan 123 penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga non-perguruan tinggi.
Dari kolaborasi tersebut, lahir karya sejarah berskala besar yang mencakup 7.958 halaman dan disusun dalam 10 jilid. Buku ini dirancang untuk menghadirkan perspektif sejarah Indonesia dalam konteks dinamika kebangsaan dan arus global.
Fadli Bantah Ada Kepentingan Politik
Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik apa pun. Ia menyebut proyek tersebut murni ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa dan saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru kita berkomentar,” kata Fadli, Minggu (14/12/2025).
Ia juga menilai kritik yang muncul sejak awal proyek bergulir merupakan konsekuensi wajar dari upaya akademik berskala nasional.
Menurut Fadli, buku sejarah ini sepenuhnya ditulis oleh para ahli di bidangnya, tanpa campur tangan langsung pemerintah dalam substansi penulisan. Para penulis berasal dari kalangan sejarawan perguruan tinggi maupun sejarawan independen.
“Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan, 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” ujar Fadli.
Ia menegaskan peran pemerintah hanya sebatas fasilitator, bukan pengarah isi narasi sejarah.
Diakui Tidak Sempurna
Fadli juga mengakui bahwa buku sejarah tersebut tidak mungkin sepenuhnya sempurna. Ia menyebut keterbatasan cakupan merupakan hal yang tak terhindarkan dalam proyek sebesar ini.
“Sepuluh jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita, tentu tidaklah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan,” sambungnya.
Menurutnya, sejarah adalah ruang dialog yang selalu terbuka untuk pembacaan dan penafsiran baru.
Baca Juga:
Daftar Provinsi dengan Kasus Pembunuhan Tertinggi di Indonesia
Penolakan Dinilai Wajar dalam Demokrasi
Menanggapi penolakan dari sejumlah pihak, Fadli menilai perbedaan pandangan merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
Ia pun mengajak publik untuk menyikapi proyek ini dengan pendekatan rasional dan terbuka.
“Saya kira kalau terjadi perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa, dan saya kira harus agree to disagree sebagai bagian dari demokrasi kita,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa tujuan utama penulisan ulang sejarah ini adalah menjaga memori kolektif bangsa, bukan kepentingan jangka pendek.
“Saya yakin ini bukan untuk kepentingan politik, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa,” pungkas Fadli.
(Dist)
