BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Christin Novalia Simanjuntak menemani Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono, sidak ke SMK Negeri 13 Kota Bandung pada, Kamis (22/5/2025).
Sidak dilakukan usai adanya laporan terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepada setiap siswa kelas 11 sebesar Rp 5,5 juta.
Dalam kunjungan ini, Ono Surono menemukan fakta bahwa pungutan atau sumbangan tersebut terpaksa dilakukan oleh Komite Sekolah lantaran untuk menutupi kekurangan biaya untuk kegiatan praktikum di laboratorium.
Dari pengakuan komite, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemprov Jabar yang diterima sekolah tidak cukup untuk menutupi pembelian bahan-bahan praktikum.
“Ada kebutuhan dari sekolah terkait pembelajaran anak-anak tersebut karena memang tidak bisa di-handle oleh anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujar Ono didampingi anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Tom Maskun, Christin Novalia Simanjuntak dan Diah Fitri Maryani.
Komite Sekolah mengklaim tidak pernah memaksa orangtua siswa, khususnya yang berasal dari keluarga pra-sejahtera, untuk ikut menyumbang.
Bahkan, soal informasi orangtua yang belum membayar sumbangan tersebut sehingga siswa tidak diperbolehkan untuk ikut ujian, tidak benar.
“Tadi disampaikan Ketua Komite, sebenarnya tidak ada pemaksaan, tidak ada hal-hal yang dikaitkan dengan ujian. Namun, mungkin ini informasi yang belum tersampaikan,” kata Ono.
Ono baru mengetahui bahwa biaya pendidikan di SMK ternyata lebih mahal daripada SMA. Apalagi, untuk beberapa jurusan tertentu, semisal analis kimia, farmasi, dan lainnya, diibaratkan seperti fakultas kedokteran di tingkat perguruan tinggi.
Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut soal struktur biaya sekolah SMA/SMK di APBD agar bisa efektif sehingga tidak membebankan para orangtua siswa.
Baca Juga:
Sambut SPMB 2025, Christin Kunjungi SMA Negeri 1 Cikarang Utara
Christin Fraksi PDIP Tegaskan Dukungan Pada Megawati Sebagai Ketum
“Struktur pembiayaan APBD di bidang pendidikan tentunya ini menjadi bahan bagi kami. Salah satunya, misalnya BOPD (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) yang sekarang rata, ternyata di SMK itu biaya pendidikannya jauh lebih besar daripada SMA,” tutur Ono.
Meski begitu, Ono menyayangkan adanya penggalangan dana kepada orangtua siswa, meskipun dengan alasan yang rasional agar siswa tetap bisa menjalankan proses pembelajaran.
Dia mendorong Komite Sekolah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menutupi kekurangan biaya tersebut dengan berwirausaha bersama dan menjual produknya. Dengan demikian, keuntungan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan sekolah lainnya.
(Kaje)
