JAKARTA,TM.ID: Komisi VIII DPR RI mengusulkan gaji pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) naik jadi Rp5 juta per bulan. Usulan ini sebagai bentuk penghargaan kepada para SDM pendamping PKH yang terbukti berhasil melayani para penerima manfaat.
Usulan kenaikan gaji pendamping PKH tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq. Ia beralasan, para pendamping PKH ini tidak mudah dalam menjalankan tugasnya di lapangan.
“Untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar memperoleh akses terhadap perlindungan sosial maupun kesehatan,” kata Maman, dikutip dari Parlementaria, Selasa (30/1/2024).
Maman Imanulhaq menyampoaikan usulan tersebut seusai memberikan paparan kunci dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan di Hotel Horizon Majalengka, belum lama ini.
“Dengan SDM PKH yang profesional, masalah-masalah yang selama ini ada di lapangan seperti validasi data akan terminimalisir,” katanya.
BACA JUGA: KPK Selidiki Korupsi Bansos Beras untuk KPM PKH di Kemensos
Politisi Fraksi PKB itu juga berharap para SDM PKH ini mendapatkan asuransi kesehatan serta bonus lainnya agar semakin giat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, keberhasilan PKH tidak akan lepas dari peran para penyelenggaranya, yaitu para SDM yang profesional.
Sebagai mitra kerja Kementerian Sosial, lanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong para SDM PKH untuk diberikan pembekalan agar semakin profesional dan terampil dalam melayani masyarakat.
“Dengan SDM PKH yang profesional, masalah-masalah yang selama ini ada di lapangan seperti validasi data akan terminimalisir,” ujarnya.
Meski begitu, ia mencatat bahwa upaya serius dalam menurunkan jumlah kemiskinan, masih ada saja oknum politik yang mengeksploitasi kemiskinan dan menjadikannya sebagai komoditas politik.
Lebih lanjut, ia secara tegas meminta segala bentuk eksploitasi terhadap masyarakat miskin untuk dihentikan. “Hentikan eksploitasi kemiskinan masyarakat. Jangan jadikan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas yang dieksploitasi dan dipolitisasi,” ucap Maman.
(Aak)
