JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), Glenny H. Kairupan menyatakan, bahwa seluruh jajaran direksi telah sepakat melakukan pemangkasan gaji sebesar 10%.
Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian program efisiensi yang sedang dijalankan maskapai pelat merah tersebut.
“Pemotongan gaji 10% sudah disetujui semua direksi,” ujar Glenny dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan, bahwa keputusan tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk komitmen manajemen untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Menurutnya, seorang pemimpin harus bersedia berkorban demi kepentingan organisasi.
“Saya tawarkan hal ini secara sukarela. Sebab, pemimpin harus siap berkorban,” katanya.
Glenny mengatakan, bahwa efisiensi dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap operasional Garuda Group, termasuk anak dan cucu usaha.
Ia menilai terdapat penggunaan anggaran yang tidak efektif di beberapa unit.
“Banyak anak dan cucu perusahaan terlalu boros dalam menggunakan dana,” ucapnya.
Baca Juga:
WNA China Selundupkan Nikel di Bandara IWIP, Menhan Geram: Negara Tak Boleh Kalah!
Pertamina Patra Niaga Pasok 100 MB BBM ke Shell, Total Suplai BU Swasta Capai 430 MB
Selain pembenahan internal, manajemen juga melakukan restrukturisasi perwakilan luar negeri yang dinilai tidak efisien. Glenny mencontohkan kasus kantor perwakilan Garuda di Jepang yang dianggap bermasalah dalam pelayanan penumpang.
“Ini pasti ada permainan. Saya minta perwakilan di Jepang diganti, dan itu langsung ditarik pulang,” jelasnya.
Jumlah staf perwakilan Garuda di berbagai negara juga dipangkas dari sebelumnya 2–3 orang menjadi hanya satu perwakilan. Tenaga lokal disebut akan diperbanyak untuk menekan biaya tunjangan dan kebutuhan operasional lainnya.
“Kita bebani biaya allowance dan sewa rumah, jadi staf lokal akan lebih banyak,” katanya.
Glenny menambahkan bahwa langkah efisiensi bukan hanya menyasar biaya operasional, tetapi juga menyasar perbaikan budaya kerja perusahaan. Ia menyebut sedang membangun “kontra politik” internal dengan menanamkan prinsip kerja baru yang wajib diterapkan seluruh karyawan.
