JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk di antaranya usulan kepada MPR RI untuk mengganti Wakil Presiden.
Eks Panglima TNI tersebut mengatakan, Prabowo menghormati dan memahami aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan, mengingat latar belakang beliau sebagai mantan prajurit TNI yang memiliki kedekatan emosional dan ideologis dengan mereka.
“Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu, beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa Saptamarga dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Walau begitu, Wiranto menegaskan, Presiden tidak dapat merespons keseluruhan secara langsung terkait tuntutan mereka, terutama yang berada di luar kewenangan eksekutif.
“Dalam negara yang menganut prinsip Trias Politika, ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka, usulan-usulan yang bukan merupakan domain Presiden, tentu tidak akan dijawab atau direspons secara langsung,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan dalam mekanisme keputusan presiden, tidak hanya mempertimbangkan satu sumber atau kelompok saja, tetapi merujuk pada berbagai pertimbangan lintas bidang dan lintas kepentingan.
BACA JUGA:
Dukung Wapres Gibran Mundur, Amien Rais: Pemerintah Prabowo Insya Allah Sehat
“Presiden memberi keputusan bukan hanya dari satu perspektif, banyak bidang lain yang juga menjadi perhatian beliau. Jadi kalau ada anggapan Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Beliau mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan dengan matang,” tuturnya.
Wiranto juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak mengabaikan aspirasi Forum Purnawirawan TNI. Sebaliknya, Presiden tetap menghargai masukan tersebut, namun mengimbau agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Inilah sikap presiden, bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah,” tegas Wiranto.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengimbau masyarakat untuk tidak terbawa arus pro dan kontra yang berkembang terkait isu ini, guna menjaga stabilitas dan keharmonisan bangsa.
“Beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik. Jangan menyikapi pro dan kontra secara berlebihan karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan dan keharmonisan kita sebagai bangsa,” pungkas Wiranto.
8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI
Untuk diketahui, Forum Purnawirawan TNI yang terdiri dari 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel, mengeluarkan delapan tuntutan sebagai berikut:
-
Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum politik dan tata pemerintahan.
-
Mendukung program Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
Menghentikan proyek-proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan.
-
Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Cina dan memulangkan mereka ke negara asal.
-
Menertibkan pengelolaan tambang agar sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
-
Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korup serta menindak pejabat yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7.
-
Mengembalikan fungsi Polri ke bidang kamtibmas di bawah Kementerian Dalam Negeri.
-
Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang dianggap melanggar hukum.
(Saepul)
