KAB. BANDUNG, TEROPONGMEDIA — Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional harus segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi mumpung ada BGN di sini. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa,” ujarnya di Soreang, Jumat (25/4/2025).
Baca Juga:
Pemkab Bandung Genjot Pembentukan Koperasi, Perputaran Dana Capai Rp4,58 Triliun
Kepala BGN Klaim Program MBG Buat Restoran Bangkrut Kembali Bangkit
Saat ini, diutarakan dirinya, warga Kabupaten Bandung sangat menyambut baik dan antusias mendukung program MBG. Dadang mengemukakan, hampir semua pihak sudah siap membantu tak terkecuali.
“Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG. Karena kan kita melalui Dinas Koperasi dan UKM siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk bank bjb juga siap membantu,” katanya.
Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton.
Kang DS menegaskan, jika MBG ini merupakan program yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus terealisasi sejak 2025 sampai 2030. Karena program ini sudah menjadi fokus Presiden Prabowo.
“Apalagi kan akhir Desember 2025 ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Dirinya pun memohon bantuan kepada BGN agar bisa segera memutuskan lokus SPPG khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.
“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Terus kepada Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin menambahkan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.
“Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG,” imbuhnya.
Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.
“Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan,” tukasnya.
Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.
“Secara bertahap, sesuai arahan Pak Bupati, di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG,” pungkasnya. (vil/Usk)
