BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Efisiensi anggaran menjadi topik hangat di Indonesia seiring dengan langkah pemerintah dalam menekan anggaran belanja negara di beberapa kementerian dan lembaga.
Namun, kebijakan serupa ternyata juga diterapkan di berbagai negara lain yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Berbagai negara mengambil langkah efisiensi anggaran guna menekan pengeluaran dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Meskipun kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, tantangan sosial dan politik tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan.
Daftar Negara yang Menerapkan Efisiensi Anggaran:
Argentina
Sejak menjabat sebagai Presiden Argentina pada akhir 2023, Javier Milei menerapkan kebijakan penghematan anggaran yang signifikan, termasuk memangkas 30.000 pegawai negeri atau sekitar 10 persen dari total pegawai federal. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran negara dan menekan sektor pemerintahan yang dianggap sebagai penyebab kemunduran ekonomi.
Milei bahkan mengancam akan memberhentikan 40.000 pegawai lainnya jika mereka gagal dalam evaluasi kinerja. Meskipun kebijakan ini memicu ketegangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 53 persen, Argentina berhasil mencatat surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut berkat peningkatan ekspor biji-bijian dan energi.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk guna memangkas anggaran federal. Kebijakan yang diterapkan meliputi penghentian kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan, dan pemangkasan pegawai negeri secara besar-besaran.
Pemerintah menawarkan skema buyout kepada lebih dari 2 juta pegawai negeri, yang memberikan insentif gaji penuh selama delapan bulan bagi mereka yang bersedia mengundurkan diri. Hingga 7 Februari 2025, sekitar 65.000 pegawai telah menerima tawaran ini, dengan target total pemangkasan mencapai 200.000 pegawai.
Jika berhasil, kebijakan ini akan menjadi pemangkasan pegawai terbesar dalam sejarah AS, dengan potensi penghematan hingga Rp 1.600 triliun. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja yang menilai bahwa pemangkasan dilakukan tanpa perencanaan yang matang, serta tuduhan konflik kepentingan terhadap Elon Musk.
Selain itu, pemerintahan Trump membekukan anggaran lembaga bantuan internasional USAID selama 90 hari dan memangkas miliaran dolar dana penelitian biomedis. Kebijakan ini menuai kontroversi dan mendapat tantangan hukum, termasuk dari 23 jaksa agung negara bagian yang menuntut pencairan dana sesuai keputusan Kongres.
Inggris
Pemerintah Inggris juga mengadopsi kebijakan efisiensi anggaran dengan merencanakan pengurangan lebih dari 10.000 pegawai negeri sejak Desember 2024. Langkah ini diambil untuk mengatasi lonjakan jumlah pegawai yang terjadi akibat Brexit dan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Rachel Reeves meminta setiap kementerian memangkas anggaran sebesar 5 persen, yang berpotensi memengaruhi jumlah pegawai. Saat ini, jumlah pegawai negeri sipil di pemerintahan pusat Inggris mencapai 513.000, meningkat dari 380.000 pada 2016.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, MK Hanya Bisa Gaji Pegawai Sampai Mei?
Menteri Kantor Kabinet Pat McFadden menegaskan bahwa efisiensi birokrasi lebih penting daripada sekadar menetapkan target pengurangan pegawai. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, meskipun menuai kritik dari serikat pekerja yang menilai kebijakan ini terlalu drastis.
Vietnam
Vietnam juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas 20 persen pegawai negeri dalam upaya menghemat sekitar Rp 73 triliun dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian, dan militer.
Dari kebijakan ini, sekitar 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini. Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ini, Vietnam tetap optimistis bahwa langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 7,1 persen menjadi 8 persen. Negara ini juga bertekad untuk naik ke status berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.
(Usk)
