JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengklarifikasi usai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga (mark up) impor beras dan tertahannya beras impor di Tanjung Priok atau demurrage.
Menurutnya, demurrage bukan isu baru yang kerap disasarkan kepada Bulog. Ia menambahkan, keterlambatan bongkar muat tak terbantahkan sebagai risiko handling impor beras.
BACA JUGA: KPK Usut Dugaan Korupsi 6 Juta Paket Bansos Presiden
“Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebqgainya. Dalam mitigasi risiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).
“Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor,” tambahnya.
Lebih lanjut, kata Bayu, saat ini pihaknya sedang memperhitungkan biaya demurrage yang harus dibayarkan dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan asuransi hingga pihak jalur pengiriman.
“Perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen,”ungkap Bayu Krisnamurthi.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkap sejumlah belanja negara.
Salah satunya adalah belanja sosial (bansos) beras. Ia mengatakan, dalam tambahan belanja bansos beras mencakup pemberian bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama tiga bulan ke depan, yakni Agustus, Oktober, dan Desember. Kucuran dana untuk Nilainya sebesar Rp 11 triliun.
Mulanya, bansos beras 10 kilogram diberikan dari mulai akhir 2023 hingga Maret 2024, kemudian diperpanjang sampai Juni 2024. Pemberian bansos beras itu berdasar pada lonjakan harga beras yang terjadi secara global.
“Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun,” ungkap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Selain itu, kata Sri, untuk subsidi pupuk nilainya mencapai Rp 2 triliun hingga akhir tahun. Lalu, ada pula perpanjangan fasilitas pajak ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah tapa dan dan satuan rumah susun sebesar Rp 500 miliar.
“Belanja-belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri akan direalisasi Rp 105,9 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Terlepas dari itu, Ia juga menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada 2024 akan mengalokasikan belanja khusus yang berasal dari pemberian hibah sebesar Rp 32,3 triliun. Dana tersebut diberikan dari pemerintah daerah atau pemda kepada KPU.
“Belanja yang berasal dari hibah untuk pelaksanaan Pilkada yaitu dari Pemda ke KPU mencapai Rp 32,3 triliun,” tutur Sri Mulyani.
(Saepul/Budis)
