BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dalam rekaman video acara Musrenbang yang dihadiri di Gedung Negara Cirebon, pada 7 Mei 2025 lalu, Dedi Mulyadi menyampaikan pembangunan Jawa Barat dengan perspektif kebudayaan.
Ia bertekad mengembalikan tatar sunda pada ajaran Siliwangi, yakni mengembalikan pembangunan pada ekosistem alam, yang dalam istilah modern disebut ‘go green’.
Dedi Mulyadi menyinggung kebijakannya membongkar pemukiman di bantaran kali di Bekasi merupakan insiatif sendiri tanpa perlu persetujuan DPRD. Menurutnya, ada hal-hal yang perlu diorkestrasi bersama-sama dan ada yang harus dieksekusi sendiri.
“Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri,” kata Dedi.
Baca Juga:
BREAKING NEWS: Tersinggung Pernyataan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out dari Paripurna DPRD Jabar
Fraksi DPRD PDIP Jabar Tuntut Klarifikasi Dedi Mulyadi: Bukan Hanya KDM yang Ingin Maju!
Sementara ada program yang perlu terorkestrasi dengan stakeholder lain, yakni masalah anggaran dan perencanaan. Dedi dalam pidatonya, mengaku terus bergerak tanpa pernah berpikir anggarannya, yang penting berjalan dan terlaksana. Ia punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit.
“Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit,” ujar Dedi
“Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya tapi bagus. Yang ada persetujuan DPR kita sudah beberapa kali SD-nya roboh” sambungnya
Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan walk out dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025. Perwakilan anggota fraksi PDIP mengaku kecewa dengan pernyataan Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Jabar beberapa waktu lalu.
Fraksi PDIP ingin meminta klarifikasi langsung dari Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar atas pernyataannya yang dinilai mendeskreditkan DPRD. (Usk)
