BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kabar viral soal program Barak Militer untuk pelajar di Jawa Barat yang disebut-sebut dirhentikan akhirnya terjawab sudah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat buka suara dan memberikan klarifikasi tegas.
Lewat anggota Komisi V, Siti Muntamah, disampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, program Barak Militer pelajar ini bukan dihentikan, melainkan dikaji ulang dan dialihkan agar manfaatnya bisa lebih luas dirasakan para pelajar.
Program Barak Militer Tidak Dihentikan, Tapi Dialihkan
“Kalau kata-kata diberhentikan enggak ya, dialihkan lebih masif lagi,” kata Siti Muntamah saat dihubungi teropomedia.id pada Kamis (10/7/2025).
Program Barak Militer yang sempat menuai pro dan kontra ini sejatinya memiliki tujuan positif. Hal ini untuk membangun karakter dan kedisiplinan para siswa. Namun, menurut Siti, Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan agar program tersebut diadaptasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dan situasi saat ini.
Siti menegaskan, pelaksanaan program sebaiknya digelar di lingkungan sekolah agar para pelajar tetap bisa mengikuti kegiatan pendidikan sambil memperoleh pembinaan karakter.
Kolaborasi dengan TNI tetap dipertahankan agar aspek kedisiplinan dan semangat nasionalisme tetap menjadi bagian penting dalam kegiatan ini.
“Kami mengusulkan untuk membawa keadilan gimana kalau kegiatan barak militer itu hadirnya kedisiplinan ada di sekolah-sekolah. Enggak apa-apa bekerja sama dengan TNI jadi semua anak merasakan,” tambahnya.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi dan Barak Militer, Solusi Tegas atau Masalah?
50 Pelajar di Subang Siap Dibawa ke Barak Militer Lanud R Suryadi Suryadarma
Manfaat Lebih Luas dan Inklusif untuk Pelajar Jabar
Usulan ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah yang baik bagi semua pihak. Selain menghindari beban tambahan bagi pelajar yang harus meninggalkan sekolah, pendekatan ini juga memungkinkan nilai-nilai positif yang dibawa oleh program Barak Militer dapat dirasakan secara merata oleh semua siswa di Jawa Barat.
Pihak PKS menekankan bahwa fokus utama dari revisi program ini adalah pemerataan manfaat dan peningkatan karakter pelajar. Dengan pelaksanaan di sekolah, diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial atau ketidakmerataan kesempatan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
(Hafidah Rismayanti/_Usk)
