JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh menyatakan, sampai saat ini belum menerima bantuan dari perintah pusat terkait banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, berharap bantuan dari pemerintah pusat dapat segera diterima untuk meringankan dampak banjir bandang bagi warganya.
“Kami dari Pemkab Nagan Raya sampai hari ini belum menerima satu pun bantuan dari Pemerintah Pusat. Kami sangat berharap bantuan segera disalurkan kepada masyarakat yang tertimpa musibah di Kabupaten Nagan Raya,” kata Teuku Raja Keumangan, dikutip Antara, Kamis (4/12/2025).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, di Nagan Raya sebanyak 25.608 jiwa atau 8.258 kepala keluarga terdampak banjir bandang dan luapan yang terjadi pada 26–27 November 2025.
Bupati Teuku Raja Keumangan menekankan pentingnya pemerintah pusat segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, mengingat luasnya wilayah terdampak dan keterbatasan anggaran daerah.
“Saya sudah menandatangani surat pernyataan ketidakmampuan dari segi anggaran dalam mengatasi musibah ini. Sama seperti beberapa kabupaten lainnya di Aceh yang sudah menandatangani surat pernyataan serupa,” ungkapnya.
Empat kecamatan di Nagan Raya terdampak banjir, yakni Tadu Raya, Tripa Makmur, Darul Makmur, dan Beutong Ateuh Banggalang. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang menjadi yang paling parah, dengan sekitar 85 persen rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur hancur total.
“Di antara empat kecamatan yang dilanda musibah, Beutong Ateuh Banggalang adalah yang paling parah. Sebanyak 85 persen infrastruktur, fasilitas umum, dan rumah-rumah warga hancur total,” jelas Bupati.
Kondisi akses transportasi juga terhambat karena jembatan penghubung antara Nagan Raya dan Aceh Tengah masih putus, menyulitkan evakuasi dan distribusi bantuan.
“Uluran tangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sangat kami harapkan untuk membantu masyarakat kami di Kabupaten Nagan Raya,” imbuhnya.
Banjir bandang ini menimbulkan kerusakan parah dan memerlukan penanganan cepat dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat, agar korban dapat segera menerima bantuan dan infrastruktur yang hancur dapat diperbaiki.
(Dist)
