JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Aliansi Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI), dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) strategis di Kantor APKASI Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ketua Umum AKKOPSI, Dadang Supriatna yang juga Bupati Bandung menjelaskan MoU tersebut sangat penting dan strategis mengingat banyaknya tantangan dalam implementasi MBG di daerah.
“MoU ini adalah langkah nyata dari APKASI, AKKOPSI, dan HAKLI untuk mengantisipasi dan meminimalisir kasus-kasus keracunan dalam program MBG yang terjadi di beberapa daerah,” ujar Dadang Supriatna usai penandatanganan MoU.
Pria yang akrab disapa Kang DS itu meyakini MoU yang berbentuk kemitraan strategis ketiga pihak tersebut akan memberikan manfaat nyata dan signifikan bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia terutama dalam implementasi program MBG.
Salah satu poin penting dalam kerjasama ini adalah pemenuhan persyaratan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG.
Kang DS menyampaikan terima kasih kepada HAKLI karena sebelumnya Kabupaten Bandung telah terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan HAKLI.
“Kami sudah deklarasi nasional di Yogya pada Juni lalu, dan sudah memulai (pelatihan tenaga sanitasi) di Kabupaten Bandung dengan peserta yang luar biasa, sekitar 7 ribu orang,” tambahnya.
Menurut Kang DS, sesuai petunjuk pelaksanaan teknis, untuk dapat beroperasi setiap SPPG wajib memiliki SLHS, yang salah satu syaratnya adalah adanya penjamah makanan bersertifikasi minimal 20 orang per SPPG.
“Kebetukan HAKLI telah menyiapkan metode pelatihannya. Sehingga kalau SPPG ini sudah memiliki penjamah makanan bersertifikasi, SLHS bisa terbit untuk SPPG. Selain itu ada juga cek lab air, pengelolaan sampah dan lingkungannya,” tutur Ketum AKKOPSI.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menegaskan pihaknya bersama para kepala daerah lain berkomitmen penuh untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo yakni MBG dengan cara memenuhi persyaratan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.
“Program Pak Presiden Prabowo ini sangat luar biasa. Oleh karena itu kami AKKOPSI, APKASI dan HAKLI berkolaborasi untuk mendorong dan menyukseskan program MBG ini sehingga tidak ada kendala di lapangan,” tegas Bupati Dadang Supriatna.
Kang DS Terharu Saksikan Film tentang Perjalanan Hidupnya: “Dari Lio Bata ke Pendopo”
Bupati Bandung Dukung Inpres 27 Tahun 2025, Koperasi Desa Merah Putih Siap Hadir di 31 Kecamatan
Sementara itu, Sekjen APKASI Joune Ganda mewakili Ketum APKASI Bursah Zarnubi yang berhalangan hadir menyatakan kegembiraannya karena MoU strategis antara ketiga pihak tersebut dapat terlaksana.
“MoU ini sangat penting, sangat luar biasa karena saat ini banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG di daerah. Dan ini adalah langkah nyata yang dilakukan APKASI, AKKOPSI dan HAKLI,” jelas Joune Ganda.
Dengan adanya kemitraan strategis tersebut, kata dia, APKASI melalui para kepala daerahnya dapat berperan untuk dapat meminimalisir kasus-kasus keracunan pada program MBG yang sempat terjadi di beberapa daerah.
“Selain itu, kami juga berharap kerjasama ini bukan hanya menyangkut permasalahan yg ada di SPPG namun juga dapat memberikan manfaat lebih di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia terutama dalam mengatasi masalah sanitasi,” ungkap Sekjen APKASI.
Melalui kerjasama ini APKASI akan mensosialisasikan kesepakatan ini kepada seluruh anggota agar program yang telah dirancang dapat dipahami dan diikuti dengan baik.
Ketua Umum HAKLI, Arif Sumantri menambahkan bahwa kerjasama ini adalah wujud tanggung jawab dan niat baik dari putra-putra terbaik bangsa, yang diamanahkan sebagai kepala daerah baik dalam wadah APKASI maupun AKKOPSI dalam merespon tantangan Indonesia ke depan.
Ia mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Ketum AKKOPSI Dadang Supriatna maupun Ketum APKASI Bursah Zarnubi yang diimplementasikan melalui MoU strategis tersebut.
“MoU ini adalah wujud nyata yang akan dilihat dalam aksi, baik dalam dukungan kebijakan tenaga sanitasi lingkungan di SPPG maupun keberlanjutan (peningkatan) kualitas SPPG untuk mencegah keracunan,” ujarnya.
Arif berharap MoU ini akan menghasilkan dukungan nyata dan komitmen kebijakan dalam mendukung keberlanjutan program MBG, termasuk pelatihan tenaga penjamah makanan sebagai salah satu syarat terbitnya SLHS bagi SPPG.
