SURABAYA, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah mulai mematangkan skema pengendalian arus mudik Lebaran 2026 menyusul prediksi lonjakan besar pergerakan masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan fokus utama pemerintah bukan hanya pada angka pemudik, tetapi pada strategi pengaturan lalu lintas dan distribusi perjalanan agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di waktu dan titik tertentu.
Berdasarkan survei nasional, potensi pergerakan mencapai 143,7 juta orang atau hampir 144 juta pemudik. Angka ini dinilai berpeluang kembali meningkat, mengingat tren tahun-tahun sebelumnya selalu melampaui hasil survei awal.
“Yang terpenting bukan hanya jumlahnya, tetapi bagaimana pergerakannya bisa terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi kemacetan parah dan risiko kecelakaan,” kata Dudy usai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran di Gedung Negara Grahadi, Jumat (20/2/2026).
Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan posko angkutan Lebaran pada 13–29 Maret 2026 sebagai pusat kendali terpadu lintas moda, mencakup transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi kebijakan, pemantauan kepadatan, hingga respons cepat terhadap gangguan perjalanan.
Fokus lain yang disorot adalah manajemen lalu lintas. Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri akan mengoptimalkan pola rekayasa jalan seperti contraflow, one way, dan ganjil genap, khususnya di ruas tol strategis yang menjadi jalur utama mudik.
Dari sisi logistik, pemerintah membatasi operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali untuk kendaraan pengangkut bahan pokok, BBM, dan kebutuhan vital lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban lalu lintas tanpa mengganggu distribusi kebutuhan masyarakat.
Momentum Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 juga menjadi perhatian khusus. Penyeberangan menuju Bali akan dihentikan sementara, disertai penerapan buffer zone dan delaying system untuk mencegah penumpukan kendaraan di sekitar pelabuhan.
Tak hanya berbasis rekayasa fisik, pemerintah juga mengandalkan kebijakan sosial-administratif melalui penerapan Work From Anywhere (WFA)/Flexible Working Arrangement (FWA) pada 16–17 Maret (arus mudik) dan 25–26 Maret (arus balik). Kebijakan ini telah disetujui Presiden bersama Kementerian PANRB, dengan tujuan menyebar waktu keberangkatan masyarakat.
Baca Juga:
BNPB Siapkan Peta Jalur Mudik Aman Bencana Hadapi Lebaran 2026
Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa strategi Lebaran 2026 tidak hanya berbasis kebijakan pusat, tetapi juga penguatan koordinasi daerah.
Pemprov Jatim membangun sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan seluruh jalur darat, laut, udara, kereta api, dan tol berada dalam kondisi siap operasi.
“Kuncinya ada pada koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor. Lebaran bukan hanya soal mudik, tapi bagaimana perjalanan itu aman, tertib, dan manusiawi,” ujar Khofifah.
Dengan pendekatan berbasis pengaturan sistem, bukan sekadar prediksi angka, pemerintah menargetkan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 berlangsung lebih terkendali, aman, dan berkelanjutan di tengah potensi mobilitas nasional yang sangat tinggi.
