Antara Sejarah dan Kontroversi Pasar Kembang Jogja

Penulis: Anisa

Pasar Kembang Jogja
(Tangkapan Layar/@jogjaseni)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG,TM.ID: Pernahkah Anda mendengar nama atau mengunjungi Pasar Kembang Jogja? Yuk kita simak cerita menariknya dalam artikel ini.

Yogyakarta, selain terkenal dengan destinasi wisatanya, tetapi juga menyimpan sisi gelap yang menarik turis lokal maupun mancanegara.

Salah satu tempat yang menjadi sorotan adalah Pasar Kembang, atau terkenal dengan sebutan Sarkem. Pasar Kembang Jogja terletak di RW Sosrowijayan Kulon, Kecamatan Gedong Tengen.

Pasar Kembang Jogja telah ada selama 125 tahun dan memiliki nilai historis yang tinggi. Julukan Pasar Kembang atau Sarkem mulai populer tahun 1970-an.

Saat itu masih banyak pedagang bunga sebelum akhirnya pindah ke Jalan Ahmad Jazuli Kotabaru, Yogyakarta.

Pasar Kembang Jogja telah ada sejak tahun 1818 pada masa kolonialisme Hindia Belanda. Konon, tempat ini berdiri dengan tujuan memberikan kesenangan kepada para pekerja proyek pembangunan rel kereta api.

Dalam skema yang licik, pemerintah Hindia Belanda sengaja membangun area lokalisasi ini.

Tujuannya agar upah yang dibayar kepada para pekerja proyek bisa kembali sebagai pemasukan melalui pungutan pajak dari pekerja seks.

Setelah Indonesia merdeka, Sarkem tetap berfungsi sebagai kawasan lokalisasi di Yogyakarta.

Pembubaran area ini menjadi sulit karena dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat sekitar.

Pemerintah setempat telah melakukan upaya penyuluhan pada para pekerja seks agar beralih ke profesi lain. Namun dampak ekonomi dari mata pencahariannya, membuat hal ini sulit mereka lakukan.

Banyak jenis usaha lain yang berkembang di sekitar Sarkem, seperti hotel, restoran, dan toko retail, yang mendukung kehidupan masyarakat setempat.

Lokasi Sarkem yang berada di jantung kota Yogyakarta dan dekat dengan pusat pariwisata Jalan Malioboro menjadikannya menarik bagi banyak orang.

Meski begitu, Sarkem tidak pernah dianggap sebagai kawasan wisata resmi karena pemerintah tidak ingin mengaitkan citra negatif dengan kota Yogyakarta.

Apakah Pasar Kembang Jogja Perlu Ditutup?

Pasar Kembang Jogja
wikimedia commons

Pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebenarnya berharap Sarkem bisa menjadi sentra oleh-oleh khas Jogja. Banyak turis yang tertarik untuk melihat sejarah Sarkem dari perspektif historisnya.

Jika Sarkem sebagai destinasi wisata prostitusi, hal ini tentu akan meninggalkan kesan yang tidak baik bagi Yogyakarta. Namun, upaya penutupan juga mendapat banyak hambatan.

“Pekerja Migran dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) di Wilayah Pasar Kembang Yogyakarta,” demikian tulis Odam Asdi Artosa dalam makalahnya.

Odam menyebutkan bahwa Sarkem telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak masa pascakolonial hingga saat ini.

Upaya yang terjadi mencakup kebijakan pemerintah dan penyuluhan mengenai penyakit menular seksual.

Menutup wilayah lokalisasi ini justru dapat menimbulkan risiko sosial yang lebih besar. Para pekerja seks mungkin akan bertindak secara liar dan sulit diamati pola aktivitasnya.

Bahkan mungkin akan menimbulkan kerentanan baru dalam masalah sosial. Sementara jika Sarkem terus berlanjut, konflik sosial bisa tumbuh dan berujung pada kekerasan dan kriminalitas.

Sarkem Jogja merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial. Sementara keberadaannya memberi dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Selain itu, Sarkem juga menyimpan sejarah yang tak bisa kita abaikan. Penting bagi pemerintah terkait untuk mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang timbul dari Sarkem.

Sehingga, dapat menghormati nilai-nilai budaya, melindungi masyarakat, dan menjaga citra Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang berkualitas.

BACA JUGA: Sejarah Gang Dolly, Lokalisasi Terbesar Se-Asia Tenggara

(Kaje/Aak)

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Pencarian korban tenggelam di Pantai Sayang Heulang Garut
Warga Kabupaten Bandung Hilang Ditelan Ganasnya Ombak Pantai Sayang Heulang Garut
Pacu Jalur
Mengenal Sosok Dika, Bocah Viral Pacu Jalur yang Tembus ke Paris Hingga Milan
Tembang SUnda Cigawiran - YouTube DREAMSEA Manuscript
Cigawiran, Warisan Tembang Sunda yang Sarat Nilai Islam
bansos untuk judol
PPATK: Banyak Penerima Bansos Main Judol
BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID -- Para pemimpin negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS menyerukan agar negara-negara maju memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendanai upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seruan ini disampaikan pada hari terakhir KTT BRICS di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025), yang menyoroti tantangan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, dikutip dari Reuters. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya peran negara-negara selatan global dalam memerangi pemanasan global. Hal ini ia sampaikan menjelang Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) pada November mendatang. dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu (6/7/2025), para pemimpin BRICS menegaskan bahwa bahan bakar fosil masih akan memainkan peran penting dalam bauran energi global, khususnya di negara-negara berkembang. "Kita hidup di masa penuh kontradiksi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah kita bersedia mengatasi kontradiksi ini," ujar Menteri Lingkungan Brasil Marina Silva saat ditanya tentang rencana eksplorasi minyak di lepas pantai hutan hujan Amazon. Pernyataan bersama itu juga menegaskan bahwa pendanaan iklim adalah tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang, yang merupakan posisi standar negara-negara berkembang dalam negosiasi iklim global. BRICS juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Brasil untuk membentuk dana perlindungan hutan tropis, yang disebut Tropical Forests Forever Facility. Dana ini bertujuan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim yang dilakukan negara-negara berkembang di luar kewajiban yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris 2015. Dua sumber yang mengetahui pembicaraan menyebutkan bahwa Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah menyampaikan niat mereka untuk berinvestasi dalam dana tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad di Rio. Dalam pernyataan yang sama, BRICS juga mengkritik kebijakan seperti pajak karbon lintas batas dan undang-undang anti-deforestasi yang baru-baru ini diadopsi oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan proteksionis yang diskriminatif dengan dalih melindungi lingkungan.
KTT BRICS Tuntut Komitmen Finansial Negara Maju untuk Krisis Iklim Global
Berita Lainnya

1

The Klan Unity, Puncak Acara 37th Bikers Brotherhood 1%MC Indonesia

2

Remu Suzumori Masuk Daftar 7 Aktris Paling Sukses di Jepang

3

Hyundai Siap Bawa Mobil Baru ke Indonesia, Stargezer Terbaru Siap Bikin Rival Panas Dingin?

4

Konser Reuni Oasis Berhasil, Tapi Kolaborasi dengan Adidas Banjir Kritik dan Drama!

5

Dukung Akses Pendidikan Tinggi Bagi Putra-Putri Daerah Terbaik, PT Pertamina Hulu Indonesia Kembali Gulirkan Program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan
Headline
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Jadwal Penerbangan Kupang-Maumere Terdampak
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.