4 Menteri Prabowo yang Layak di-Reshuffle

Reshuffle kabinet prabowo
(antara)

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat berusia 100 hari pada 28 Januari 2025.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3%, tak jauh berbeda hasil survei Litbang Kompas yang mendapatkan angka sedikit lebih tinggi 80,9%.

Meski kepuasaan masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi sejumlah menteri dinilai berkinerja buruk dalam 100 hari kerja. Siapa saja mereka, cek dalam artikel ini untuk mengetahuinya!

Empat Menteri Prabowo yang Berkinerja Buruk

1. Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi menteri dengan rapor merah pertama menurut hasil survei Celios yang rilis pada 21 Januari 2025. Pigai mendapatkan nilai -113 poin.

Mantan Stafsus Kemenaker itu dinilai tidak menjalankan kinerja dan programnya sebagai Menteri HAM. Bahkan selama 100 hari kerja, prestasi yang dibanggakannya adalah “belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat”.

Tidak hanya itu, dirinya juga sempat dikritik anggota Komisi XIII DPR karena tak kelihatan kinerjanya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Siti Aisyah menyoroti Menteri Pigai yang tak turun saat ada dugaan kasus pelanggaran HAM di sejumlah peristiwa, salah satunya dugaan kasus pelanggaran HAM dalam konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kota Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Anggota DPR Komisi XIII meminta menteri secara aktif turun ke lapangan seperti saat bertugas di Komnas HAM dahulu.

2. Budi Arie Setiadi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk nomor 2 berdasarkan survei Celios. Budie Arie mendapatkan -61 poin.

Budi Arie juga dinilai sebagai menteri yang tidak bekerja. Ia dianggap tidak memiliki terobosan baru dalam hal meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi.

Ditambah lagi, namanya dicap buruk karena anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital/Komdigi), terseret kasus pencurian data dan bekerja sama dengan pengelola judi online.

Hal tersebut membuat Budie Arie jadi sosok yang kurang kredibel dalam mengepalai sebuah kementerian lantaran kurangnya inovasi dan minimnya penanggulangan masalah.

3. Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berada di posisi tiga terbawah dalam survei Celios. Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat nilai -41 poin.

Satu hal yang membuat sosoknya mendapat sorotan tajam adalah ketika membuat kebijakan menghilangkan para pengecer LPG 3 kg. Meski tujuannya supaya subsidi dari pemerintah bisa langsung dijangkau oleh masyarakat kecil, hal tersebut justru menjadi polemik.

Dengan dihilangkannya para pengecer, kebijakan ini membuat para pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan. Ditambah lagi, masyarakat jadi harus mengantre panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi.

Hal tersebut lantas membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar pengecer kembali diaktifkan. Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

BACA JUGA: Santer Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

4. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Selain mereka bertiga, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro juga mendapat penilaian buruk dari hasil survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT).

Penilaian negatif dari publik kepada Satryo mencapai 78,8 %. Hanya 6,0% yang menilai positif dan 15,2% netral.

Sebelumnya, sosok Soemantri Brodjonegoro sempat jadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.

Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.

 

(Kaje/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Pengeroyokan oknum TNI
Oknum TNI dan PNS Diduga Kuat Terlibat Kasus Pengeroyokan Warga Serang
ijazah palsu jokowi (4)
Isu Ijazah Palsu Jokowi, Pakar: Mau Tidak Mau, Jalan Pembuktian Hanya Pengadilan
Ketua yayasan rudapaksa anak
Ketua Yayasan Panti di Batam Rudapaksa Anak di Bawah Umur Hingga Melahirkan
Tarif Impor Amerika Daftar Tawaran Indonesia
Negosiasi Tarif Impor Amerika, Ini Daftar Tawaran Indonesia
jemaah haji indonesia paling tertib
Jemaah Haji Indonesia Disebut Paling Tertib di Dunia
Berita Lainnya

1

Farhan Bakal Lanjutkan Program Buruan Sae dan Kang Pisman

2

Ridwan Kamil Resmi Lapor Polisi, Begini Curhatan Lisa Mariana

3

Kompetisi Askot PSSI Kota Bandung Bertajuk Piala Persib Resmi Dibuka

4

Jemaah Haji Harus Punya BPJS Kesehatan, Bagaimana Jika Tidak Aktif?

5

Link Live Streaming Everton vs Manchester City Selain Yalla Shoot
Headline
KKP Larang Pelaku Usaha Lakukan Privatisasi Pantai
KKP Larang Pelaku Usaha Lakukan Privatisasi Pantai
Dua Desa di Sumedang Diterjang Angin Puting Beliung
Dua Desa di Sumedang Diterjang Angin Puting Beliung
Barcelona
Dramatis, Barcelona Menang Tipis 1-0 Atas Celta Vigo di La Liga 2024/2025
banjir bandang sukabumi-1
Banjir Bandang Terjang Sukabumi, Satu Orang Tewas

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.