4 Menteri Prabowo yang Layak di-Reshuffle

Reshuffle kabinet prabowo
(antara)

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat berusia 100 hari pada 28 Januari 2025.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3%, tak jauh berbeda hasil survei Litbang Kompas yang mendapatkan angka sedikit lebih tinggi 80,9%.

Meski kepuasaan masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi sejumlah menteri dinilai berkinerja buruk dalam 100 hari kerja. Siapa saja mereka, cek dalam artikel ini untuk mengetahuinya!

Empat Menteri Prabowo yang Berkinerja Buruk

1. Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi menteri dengan rapor merah pertama menurut hasil survei Celios yang rilis pada 21 Januari 2025. Pigai mendapatkan nilai -113 poin.

Mantan Stafsus Kemenaker itu dinilai tidak menjalankan kinerja dan programnya sebagai Menteri HAM. Bahkan selama 100 hari kerja, prestasi yang dibanggakannya adalah “belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat”.

Tidak hanya itu, dirinya juga sempat dikritik anggota Komisi XIII DPR karena tak kelihatan kinerjanya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Siti Aisyah menyoroti Menteri Pigai yang tak turun saat ada dugaan kasus pelanggaran HAM di sejumlah peristiwa, salah satunya dugaan kasus pelanggaran HAM dalam konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kota Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Anggota DPR Komisi XIII meminta menteri secara aktif turun ke lapangan seperti saat bertugas di Komnas HAM dahulu.

2. Budi Arie Setiadi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk nomor 2 berdasarkan survei Celios. Budie Arie mendapatkan -61 poin.

Budi Arie juga dinilai sebagai menteri yang tidak bekerja. Ia dianggap tidak memiliki terobosan baru dalam hal meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi.

Ditambah lagi, namanya dicap buruk karena anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital/Komdigi), terseret kasus pencurian data dan bekerja sama dengan pengelola judi online.

Hal tersebut membuat Budie Arie jadi sosok yang kurang kredibel dalam mengepalai sebuah kementerian lantaran kurangnya inovasi dan minimnya penanggulangan masalah.

3. Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berada di posisi tiga terbawah dalam survei Celios. Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat nilai -41 poin.

Satu hal yang membuat sosoknya mendapat sorotan tajam adalah ketika membuat kebijakan menghilangkan para pengecer LPG 3 kg. Meski tujuannya supaya subsidi dari pemerintah bisa langsung dijangkau oleh masyarakat kecil, hal tersebut justru menjadi polemik.

Dengan dihilangkannya para pengecer, kebijakan ini membuat para pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan. Ditambah lagi, masyarakat jadi harus mengantre panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi.

Hal tersebut lantas membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar pengecer kembali diaktifkan. Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

BACA JUGA: Santer Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Dasco Buka Suara

4. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Selain mereka bertiga, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro juga mendapat penilaian buruk dari hasil survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT).

Penilaian negatif dari publik kepada Satryo mencapai 78,8 %. Hanya 6,0% yang menilai positif dan 15,2% netral.

Sebelumnya, sosok Soemantri Brodjonegoro sempat jadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.

Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.

 

(Kaje/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Pemprov DKI Ingatkan Warga Jakarta Manfaatkan Program Cek Pemeriksaan Gratis
Cek Kesehatan Gratis Digelar 10 Februari, Simak Kategorinya!
Penguatan Fungsi dan Peran Pers Nasional
IMO-Indonesia Dorong Penguatan Fungsi dan Peran Pers Nasional Membangun Bangsa
Harga Emas Antam
Harga Emas Antam Naik Rp2.000 per Gram, Berikut Rinciannya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Jakarta Manfaatkan Program Cek Pemeriksaan Gratis
Deteksi Dini Penyakit, Pemprov DKI Ingatkan Warga Jakarta Manfaatkan Program Cek Pemeriksaan Gratis
Prabowo Jangan Ragu Reshuffle Menteri
Pengamat Ungkap Prabowo Jangan Ragu Reshuffle Menteri yang Tidak Sejalan Demi Kepentingan Masyarakat
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

KDM Larang Sekolah di Jabar Pungut Biaya untuk Study Tour dan Renang

4

AKBP Bintoro Dipecat dari Polri, Buntut Kasus Pemerasan

5

Satu WNI Tewas dalam Insiden Kecelakaan Helikopter di Malaysia
Headline
francesco-bagnaia-ducati-team-1-4197437430
Bagnaia Antisipasi Kebangkitan Yamaha di MotoGP 2025
AKBP Bintoro Dipecat dari Polri
AKBP Bintoro Dipecat dari Polri, Buntut Kasus Pemerasan
Pj Wali Kota Bandung Minta MBG Segera di Evaluasi.
Pj Wali Kota Bandung Minta MBG Segera di Evaluasi
Arsa-Marva Mewakili Indonesia di Short Track Speed Skating
Arsa-Marva Mewakili Indonesia di Short Track Speed Skating

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.