BANDUNG,TM.ID: Memasuki musim hujan, banyak daerah di Jawa Barat yang rawan akan banjir, longsor, dan gerakan tanah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi, puncak musim di Jawa Barat akan terjadi dari Januari hingga Maret 2024.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta masyarakat waspadai potensi bencana khususnya banjir dan longsor di musim penghujan yang sudah mulai turun merata di beberapa daerah di Jabar.
Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), beberapa wilayah di Jawa Barat yang berpotensi terjadi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan, dengan potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi.
“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” ujar Bey Machmudin, dalam apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat, di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/11/2023).
BACA JUGA: Pemkot Bandung Berbenah Sambut Kedatangan Musim Hujan, Klaim Titik Banjir Berkurang
Menurutnya, langkah strategis yang harus dilakukan semua pemda kabupaten dan kota yakni:
- Pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana;
- Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik;
- Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
- Keempat, persiapan jalur – jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
- Kelima, pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Sebelum apel siaga bencana, Pemdaprov Jabar menggelar rakor penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai stakeholders.
Menurut Bey, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana. Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster.
Kedelapan klaster tersebut adalah:
- Klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri;
- Klaster pengungsian;
- Klaster pendidikan (dinas pendidikan)
- Klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS)
- Klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD)
- Klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP)
- Klaster perlindungan (Damkar)
- Klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.
(Aak)
