Wali Nanggroe: Hutan Aceh Gundul 10 Ribu Hektare per tahun

hutan aceh
foto- Asap mengepul dari lokasi pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung Kabupaten Aceh Barat, Aceh. (Antara)

Bagikan

ACEH,TM.ID: Wali Nanggroe Aceh Tgk, Malik Mahmud Al Haytar menyatakan, bahwa hutan Aceh terus mengalami kegundulan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni lebih kurang mencapai 10 ribu hektare per tahun.

“Melalui analisis dan informasi dari berbagai sumber, hutan Aceh mengalami deforestasi tidak kurang dari 10 ribu hektare per tahun selama waktu lima tahun terakhir,” kata Malik Mahmud, di Banda Aceh, Sabtu (25/2/2023).

Malik mengatakan, deforestasi tersebut tidak hanya disebabkan karena maraknya pembalakan liar atau ilegal loging, melainkan juga akibat bencana alam dan okupasi masyarakat yang membuka lahan perkebunan di kawasan hutan.

Bahkan, kata Malik, berdasarkan temuan terakhir yang didapatkan dirinya, saat ini masih banyak kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang beroperasi dalam kawasan hutan Aceh.

“Aktivitas itu kita duga menjadi salah satu penyebab utama banjir, longsor dan kebakaran yang sudah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir di Aceh,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemendag Targetkan Digitalisasi 1.000 Pasar se-Indonesia

Malik menuturkan, saat ini pengelolaan kawasan hutan lindung (KHL) yang ditetapkan berdasarkan hasil skoring Kementerian LHK ternyata juga belum optimal dalam menjaga hutan.

Padahal, hutan lindung seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dibandingkan dengan kawasan hutan produksi yang ada, yaitu melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Malik menyebutkan berdasarkan data KLHK selama lima tahun terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan hutan Aceh lebih kurang mencapai Rp2 miliar per tahun, dan menempatkan Aceh pada urutan 10 terendah.

“Nilai itu sangat kecil dibandingkan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan pengelolanya. Maka ini menjadi salah satu bukti tidak maksimalnya pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar kawasan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa sudah ada tiga perusahaan yang telah dicabut izin konsesi oleh BKPM Pusat karena dinilai telah menelantarkan lahan dengan total 130.634 hektare.

Adapun izin yang dicabut tersebut yakni milik PT Rimba Penyangga Utama seluas 6.150 hektare, PT Aceh Inti Timber seluas 80.084 hektare, dan PT Lamuri Timber seluas 44.400 hektare.

“Karena itu, sebagai upaya pemulihan kerusakan, kami telah menyusun konsep pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan demi rakyat dan perdamaian Aceh,” kata Tgk Malik Mahmud.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Nico Surya Baim
Satria Mulia Ungkap Dugaan Hubungan Nico Surya dan Baim Wong
Pembelian LPG 3 Kg Wajib dengan KTP
Pemerintah Masih Evaluasi Penyaluran Subsidi Energi
medical check up gratis
Mulai 2025, Warga RI Dapat Kado Ultah Gratis dari Menkes
badai PHK
Aturan Baru PHK Dikabulkan, Putusan MK Lindungi Hak Buruh
tom lembong korupsi impor gula-5
Pengamat Nilai Soal Tom Lembong Sulit Dilepaskan dari Muatan Politis
Berita Lainnya

1

Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran

2

Ditemukan Bakteri, BPOM Desak Penjualan Jajanan Impor Latiao Disetop!

3

Hampir 2.000 Peserta Meriahkan POSPAY Run 2024 di Bandung

4

Aksi Reuni 411 Menyasar Jokowi dan Fufufafa, Balas Dendam?

5

PP PERSIS Tegaskan Netral di Pilkada Kabupaten Bandung
Headline
IMG_9544
Jalan Layang Pasupati Ditutup Sementara Mulai Tanggal 4 November 2024
basuki hadimuljono dilantik jadi kepala o ikn
Basuki Hadimuljono Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN
aksi reuni 411-1
Reuni Aksi 212 Rencanakan Bawa Massa Lebih Besar pada 2 Desember 2024
Arne Slot Liverpool
Jelang Laga Kontra Leverkusen, Arne Slot Fokus pada Performa Mohamed Salah