SURABAYA,TM.ID: Ridwan Kamil Di sentil Wapres dikarnakan Jabar Belum Membentuk KDEKS sementara 22 provinsi lainya sudah membentuk. Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyindir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil karena belum membentuk Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS).
Hal itu diutarakan Ma’ruf saat berbicara di Sarasehan Ekonomi Syariah Jawa Timur, di Hotel Sheraton, Surabaya, Rabu (30/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, awalnya Ma’ruf menyebut pentingnya provinsi membentuk KDEKS. Sebab, Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) tidak bisa secara langsung terhubung ke daerah.
BACA JUGA: Darurat Sampah! Ridwan Kamil Malah Dianugerahi Green Leadership Nirwasita Tantra 2022
lebih lanjut Ma’ruf menyebut bila KNEKS dipimpin langsung presiden, wakil presiden dan jajaran menteri. Maka KDEKS dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur.
“Saya minta di daerah, semua kelembagaan di daerah dikoordinasikan untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah. Itu kolaborasi semua jadi penting,” ujarnya.
Dia kemudian mengungkap dimana saat ini sudah ada 22 provinsi di Indonesia yang membentuk KDEKS. Sejumlah daerah lain diklaim segera menyusul.
“Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. InsyaAllah mungkin hanya satu dua provinsi saja yang tidak [membentuk KDEKS],” ucapnya.
Ridwan Kamil disentil Wapres
Seluruh provinsi di Sumatera, kata dia, sudah membentuk KDEKS. Sementera di Pulau Jawa, hanya tersisa Provinsi Jawa Berat (Jabar) yang belum.
Ma’ruf kemudian menyindir keterlambatan Jabar membentuk KDEKS karena sang gubernur sibuk mempersiapkan diri maju di kontestasi Pilpres 2024.
“Jawa kecuali Jabar ya, seluruhnya ini yang telat Jabar, sibuk soalnya mau jadi capres (calon presiden) cawapres (calon wakil presiden),” kata Ma’ruf seraya tertawa.
Lebih lanjut, Ma’ruf pun ingin agar KDEKS yang sudah terbentuk terus bekerja menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
“Alhamdulillah ini satu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat sampai ke daerah. Tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup,” tuturnya.
KNEKS, kata dia, juga siap membantu KDEKS bila menemui kendala dan masalah. Ia ingin pengurus di daerah melaporkannya secara tertulis.
“Jadi kalau ada masalah saya minta ditulis disampaikan ke KNEKS, di sana ada manajemen eksekutif itu ada yang menangani,” pungkasnya.
Apa itu KNEKS?
Melansir kneks, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.
Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019.
Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) merupakan salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS
Untuk itu, diharapkan dengan dibentuknya KDEKS, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga target menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia dapat terwujud.
(Usamah)
