BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Di hadapan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Dr. H. Toto Toharudin, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Robben Rico, menyampaikan saat ini Kemensos RI telah menerima anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kabupaten Kuningan diminta untuk melakukan persiapan secara menyeluruh. Salah satunya dengan menyiapkan desain seragam yang telah mendapatkan persetujuan untuk digunakan, meliputi pakaian dinas pesiar, seragam dinas lapangan, seragam putih sekolah, jas laboratorium, jaket almamater, kemeja batik identitas, seragam olahraga, piyama, dan lainnya.
“Tidak berbeda dari sekolah bergengsi seperti Taruna Nusantara, satu orang siswa akan dibiayai oleh APBN sebesar 48,25 juta per tahun. Maka diharapkan siswa Sekolah Rakyat memiliki kualitas bersaing dengan sekolah ternama lainnya,” kata Robben Rico, dikutip Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara khusus dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi sosial di lingkungan tempat mereka tinggal.
Kurikulum ini terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, Kurikulum Persiapan yang berfokus pada pemetaan bakat melalui asesmen kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa.
Kedua, Kurikulum Sekolah Formal yang mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan regulasi nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemensos.
Ketiga, Kurikulum Sekolah Asrama, yang dirancang untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, spiritualitas, rasa cinta tanah air, serta kemampuan berbahasa dan berkomunikasi.
Robben Rico menambahkan syarat utama untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat adalah berasal dari keluarga sangat miskin dan miskin pada desil 1 dan 2. Orang tua diperbolehkan mengunjungi anak-anak mereka di asrama kapan saja, selama tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
Selain itu, baik siswa maupun tenaga pendidik Sekolah Rakyat diharapkan berasal dari wilayah tempat sekolah tersebut berada.
Baca Juga:
“Pendanaan Sekolah Rakyat berasal dari APBN langsung ke Sekolah Rakyat, tidak melalui APBD,” tegas Robben Rico
Bahkan, Kementerian Sosial saat ini tengah menyiapkan jalur khusus bagi para lulusan Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
(Virdiya/Budis)