Site icon Teropong Media

Rocky Respon Dasco soal Pernyataan Surat Pemakzulan Gibran, Prioritaskan Publik?

Pemakzulan Gibran

(YouTube/Rocky Gerung Official)

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat politik Rocky Gerung, menanggapi pernyataan Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran akan dibahas oleh pimpinan DPR.

Hal itu, diutarakan Rocky dalam tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, dengan judul “Pemakzulan Gibran DPR Terbelah! Ada yang Masuk Angin”.

“Jadi kalau DPR sebagai lembaga resmi sudah membaca itu, meneliti itu, dan menurut Pak Dasco itu akan diproses, itu penanda bahwa kepentingan publik didahulukan ketimbang transaksi-transaksi politik yang sifatnya personal,” ucap Rocky Gerung.

BACA JUGA: 

Bukan Medis, Rocky Gerung Curigai Jokowi Sakit karena Kejiwaan!

Rocky Gerung Blakan-blakan Jokowi Pembohong, Rekam Jejak Dikorek!

Sebaliknya, kata Rocky, jika pemerintah mengabaikan surat tersebut, maka akan timbul dari pertanyaan publik, yang mayoritas telah menyoroti usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

“Ini berita bagus supaya dibuka satu kesempatan pada publik untuk secara sungguh-sungguh melihat bahwa kedaulatan rakyat itu ditegakkan, bahwa keinginan untuk membersihkan politik Indonesia dari isu hendaknya diputuskan atau dibicarakan di dalam forum-forum legal. Jadi DPR tidak mungkin tidak akan membahas itu karena ini adalah public interest,” tambahnya.

Akan tetapi, nampaknya ‘perang surat’ pada kelompok yang mengatasnamakan purnawirawan TNI. Sebab, kabarnya muncul surat tandingan yang berisi perlawanan, yang berisi Gibran tidak dimakzulkan.

Terkait surat itu, diungkap oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Namun, Indra tidak mendetail terkait surat tandingan itu , yang menuai pertanyaan dalam manuver tersebut.

Rocky tetap menegaskan bahwa pemerintah tetap harus memproses surat dari Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Gibran.

Pasalnya, naiknya Gibran hingga menduduki jabatan Wakil Presiden RI, dinilai bertentangan.

“Tapi sekali lagi, persoalan ketatanegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya. Jadi lebih pada soal etis, bukan soal legitimasi, legalitas, pemilu sudah terjadi, Gibran sudah jadi presiden, betul itu semua adalah hal yang tangible, yang bisa kita rasakan dan lihat dengan panca indra,” jelasnya.

(Saepul)

Exit mobile version