JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mempertimbangkan menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP) apabila forum tersebut tidak memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Syura DPP Front Pembela Islam (FPI) Hanif Alatas setelah menghadiri acara buka puasa bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Menurut Hanif, dalam pertemuan tersebut Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP akan dievaluasi. Jika dinilai tidak membawa manfaat bagi perjuangan Palestina, pemerintah tidak akan ragu untuk menarik diri.
Hanif mengatakan Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan tetap berada di dalam forum tersebut selama masih ada peluang untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Namun jika tidak, pemerintah akan mempertimbangkan untuk keluar.
Dalam kesempatan itu, Hanif mengaku pihaknya belum sempat berdialog langsung dengan Presiden. Meski demikian, FPI telah menyerahkan surat yang berisi permintaan agar Indonesia menarik diri dari forum tersebut.
Ia menjelaskan FPI mendesak pemerintah keluar dari BoP karena tidak mempercayai peran Amerika Serikat maupun Israel dalam konflik Palestina.
Baca Juga:
Rp16,9 Triliun untuk Board of Peace, Apa Untung Ruginya bagi Indonesia?
Menurutnya, keterlibatan Indonesia di dalam forum tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru, terutama jika pasukan Indonesia ditempatkan di wilayah konflik di bawah komando Amerika Serikat.
Hanif menegaskan pihaknya tidak menolak jika Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun, FPI menolak apabila pasukan tersebut berada di bawah kendali Amerika Serikat dan berpotensi berhadapan dengan kelompok pejuang Palestina di Gaza.
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis. Ia menyebut Prabowo berjanji akan mundur dari keanggotaan BoP apabila keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut tidak memberikan manfaat bagi upaya perdamaian di Palestina.
“Jika tidak membawa manfaat, Presiden menyatakan siap mundur,” ujar Cholil.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa pembahasan terkait BoP untuk sementara dihentikan. Pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada situasi konflik di Timur Tengah.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan seluruh pembahasan mengenai BoP saat ini ditunda. Prioritas pemerintah adalah memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia di kawasan yang terdampak konflik.
“Pembahasan mengenai BoP untuk sementara ditangguhkan atau on hold,” kata Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
