Polisi Sita Uang Rp103,27 Miliar dari Judi Online untuk Bangun Hotel di Semarang

Judi Online untuk Bangun Hotel di Semarang
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf (tiga dari kanan) saat konferensi pers di Mabeskrim Polri Jakarta, Kamis (16/1/2025) (Dok. Radio Republik Indonesia)

Bagikan

JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Dirtipideksus Bareskrim Polri menetapkan korporasi PT AJP dan pelaku berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus judi online. Dalam kasus ini, penyidik berhasil menyita barang bukti uang senilai Rp 103,27 miliar yang tersebar di 15 rekening bank untuk membangun Hotel Aruss di Semarang.

PT AJP sendiri adalah perusahaan properti yang mengelola Hotel Aruss di Semarang yang saat ini disita oleh Polri.

“Penetapan tersangka terhadap PT AJP dan FH dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang sah. Yang disita uang senilai Rp 103,27 miliar,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis, (16/1/ 2025).

Helfi menyebutkan, pemberantas judi online merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum secara kolaboratif demi terciptanya perekonomian inklusif menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Kasus ini menjadi atensi khusus Presiden Prabowo, yang sangat serius dalam upaya pemberantasan perjudian online dan tindak pidana pencucian uang,” ucap Helfi.

Helfi juga menjelaskan, dana pembangunan hotel di Semarang berasal dari rekening penampungan hasil perjudian online yang dikelola oleh platform seperti Dafabet, Agen 138, dan judi bola.

BACA JUGA: Menkopolhukam Ungkap Perputaran TPPU Narkoba Sejak 2022 Hingga 2024 Mencapai Rp 99 Triliun

Modus para pelaku ini, bertujuan menyamarkan asal-usul uang agar terlihat berasal dari sumber yang sah.

“PT AJP digunakan untuk menampung uang hasil judi online, yang kemudian dialihkan menjadi investasi pembangunan dan pengelolaan Hotel Aruss,” tegasnya.

Atas perbuatannya, FH dan PT AJP dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta KUHP.

FH terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, PT AJP sebagai korporasi menghadapi ancaman denda hingga Rp 100 miliar.

 

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
One Piece 1136
One Piece 1136 Siap Rilis 19 Januari, Cek Spoilernya!
Kebiasaan yang dianggap sehat
4 Kebiasaan yang Dianggap Sehat Justru Jadi Bumerang
Harga Infinix awal tahun
5 Daftar Seri Infinix Harga Terjangkau di Awal Tahun 2025
Mencuci tangan
Mengapa Cuci Tangan Itu Penting? Begini Cara Cuci Tangan yang Benar
Aris Idol
Aris Idol Pulihkan Kepercaaan Istri Setelah Perselingkuhan
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Link Live Streaming Persib vs Dewa United Selain Yalla Shoot

3

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

4

Terlibat Kasus Pembunuhan, 11 WNI Ditangkap Polisi Jepang

5

50 Anak Diduga Keracunan Usai Santap MBG di Sukoharjo, Begini Respon Istana
Headline
Persib Kembali Capai Kesepakatan Baru
Link Live Streaming Persib vs Dewa United Selain Yalla Shoot
Problematika STIKOM Bandung
Problematika STIKOM Bandung, Ini Kata LLDIKTI Wilayah IV
makan bergizi gratis-17
Evaluasi Program MBG, Kepala BGN Dipanggil Prabowo ke Istana
11 WNI Ditangkap Polisi Jepang
Terlibat Kasus Pembunuhan, 11 WNI Ditangkap Polisi Jepang

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.