BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.
Evaluasi tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/7/2024).
Bey menekankan pentingnya melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB secara tertulis dan lisan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran,” ujarnya.
Salah satu isu yang diangkat adalah penambahan data peserta yang dianulir menjadi 279 orang, yang sebelumnya 277.
Rata-rata peserta dianulir karena memanipulasi data tempat tinggal. Bey juga mengungkapkan hasil analisa di Jabar yang menunjukkan terdapat 16 kecamatan yang tidak memiliki SMA.
Bey mengimbau agar sekolah swasta favorit tidak bersikap egois dalam pelaksanaan PPDB mendatang.
Ia mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada bulan Januari, sehingga uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan jika siswa diterima di sekolah negeri.
Selain itu, Bey menekankan pentingnya memperbaiki dan mengawal sistem PPDB yang ada.
“Apapun sistemnya kalau selalu ada kecurangan, jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya,” jelasnya.
BACA JUGA: Bey Sebut Penerapan Sistem BRT di Bandung Raya Tak Bisa Dipaksakan
Mengenai aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun, Bey menyebutkan akan ada proses baru jika menyalahi aturan.
“Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Bey juga menyinggung penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA yang belum disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Jabar.
“Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Pemdaprov Jabar berkomitmen meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
(Budis)
