BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pelaku kecurangan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025 di Kota Depok akan diberlakukan sanksi pidana.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Chandra mengungkapkan untuk menjaga integritas, pelaksana akan diminta menandatangani pakta integritas.
“Untuk menjaga integritas, para pelaksana akan diminta menandatangani pakta integritas. Jika ada pelanggaran, kami tidak ragu menempuh jalur hukum,” ujar Chandra saat memberi keterangan di Depok, mengutip Antara, Senin (2/6/2025).
Ia menegaskan Pemkot Depok berkomitmen memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara adil, transparan, dan tanpa intervensi. Segala bentuk kecurangan, seperti jual beli kursi, manipulasi data, maupun gratifikasi, akan dikenai sanksi tegas.
“Kami ingin menutup celah bagi permainan dalam proses penerimaan. Arahan wali kota sangat jelas: tidak ada ruang untuk intervensi dan pelanggaran,” lanjutnya.
Pemerintah Kota Depok juga telah mengumpulkan para tenaga pendidik dan operator guna menyatukan pemahaman bahwa pelaksanaan SPMB adalah tanggung jawab besar, bukan hanya sebagai kewajiban pemerintah, tetapi juga sebagai amanah moral kepada masyarakat dan Tuhan.
“Ini bukan sekadar tugas administratif, ini bentuk pengabdian. Kami percaya, siapa pun yang bekerja jujur akan mendapat balasan terbaik,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Pastikan Sekolah Swasta Tidak Kekurangan Murid pada Pelaksanaan SPMB 2025
Jelang SPMB, Wali Kota Bandung Imbau Masyarakat Hati-hati Pungli, Suap dan Calo
Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri menekankan pelaksanaan SPMB tahun 2025/2026 harus terbebas dari praktik titip-menitip serta penyalahgunaan kekuasaan. Ia pun menyerahkan seluruh proses dan hasil seleksi kepada panitia resmi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tidak semua siswa bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung. Kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
(Virdiya/Budis)