BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah RI mempersiapkan diri menghadapi ancaman inflasi akibat pengaruh konflik di Timur Tengah, terutama meletusnya perang antara Iran dan Israel.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyoroti bahwa perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika global.
Termasuk juga, kata Wamenkeu, untuk tingkat inflasi yang tinggi di Amerika Serikat serta ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi perdagangan dan sektor keuangan global.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan institusi keuangan lainnya untuk tetap waspada dan menjaga stabilitas ekonomi.
Suahasil juga menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai melalui tiga faktor utama, yakni modal, tenaga kerja yang memiliki kualitas, dan produktivitas yang tinggi.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ini.
“Kita akselerasi pertumbuhan ekonomi, kita perkuat well being atau human capital, dan kita pastikan konvergensi antar daerah menjadi tujuan kita di dalam mengelola pembangunan,” ungkap Wamenkeu Suahasil, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2024 secara virtual, mengutip kemenkeu, Kamis (18/4/2024).
Sebelumnya, Suahasil mengungkapkan tantangan jangka menengah yang dihadapi Indonesia, seperti perubahan iklim dan digitalisasi serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.
Meskipun begitu, Wamenkeu menggarisbawahi bahwa tantangan ini juga merupakan peluang untuk menciptakan ruang bisnis dan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan kebutuhan akan investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, termasuk investasi yang bersumber dari APBN, APBD, sektor swasta, dan BUMN yang harus disinkronkan untuk mencapai tujuan pertumbuhan tersebut.
BACA JUGA: Kendalikan Inflasi, Pemprov Jabar Sediakan 161 Ribu Paket Opadi
Dalam konteks ini, Kemenkeu bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti dalam bidang perpajakan, digitalisasi, dan pengembangan infrastruktur, guna merangsang investasi.
“Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi – kita juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk membangun smart city yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat,” kata Wamenkeu.
(Vini/Aak)
